Komunitas Mobilio Nusantara Region Bajoel Surabaya Santuni Anak Yatim Piatu

Ketua komunitas Mobilio Nusantara/ Region Bajoel Surabaya Raya Yery Kristiawan Saat Memberikan Santunan

Layar Independen, Kediri, 14 November 2021

Komunitas Mobilio Nusantara ( MOST ) Region Bajoel Surabaya yang semula menghadiri acara pernikahan membernya ada yang punya gawe di Kediri dan secara dadakan mengadakan acara peduli sesama dengan memberi santunan anak yatim-piatu yang ada di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang bertempat di rumah Fira Perwitasari salah satu anggota komunitas Mobilio Nusantara.

Dalam acara ini dihadiri oleh Pengasuh Ponpes Al Husna Wates, Ustadz Ahmad Sultan Arifuddin (Gus Tata) Ketua komunitas Mobilio Nusantara Region Bajoel Surabaya beserta member komunitas MOST serta 56 anak yatim-piatu yang akan diberi santunan.

Yery Kristiawan Ketua Region Bajoel Surabaya Raya kepada awak media menyampaikan, komunitas Mobilio Nusantara ( MOST ) ini baru terbentuk satu yang lalu dengan anggota untuk Surabaya raya kurang lebih 150 anggota yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Ngajuk, Kediri, Blitar dan secara Nasional MOST mempunya anggota kurang lebih ada 600, ungkap Yery.

Yery Kristiawan menyampaikan, kami menargetkan dalam dua tahun minimal mencapai 2000 member, dan saat ini penambahannya per hari 5 sampai 6 member, terangnya.

Region Bajoel dalam hal ini melakukan kegiatan peduli sesama di samping kegiatan lainnya dan kebetulan saat ini ada member dari Kediri yang lagi punya gawe ( hajat ) sekalian kita mengadakan kegiatan sosial dengan memberi santunan kepada anak yatim-piatu, ucapnya.( Bond )

Satlantas Polres Kediri Kota Patroli Menggunakan Sepeda Dalam Menyambut Hari pahlawan

Layar Independen, Kediri, 10 November 2021

Di Hari Pahlawan, Satlantas Polres Kediri Kota Patroli Dengan Bersepeda dan Berpakaian Pahlawan.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas)Polres Kediri Kota mengadakan patroli di beberapa ruas jalan di Kota Kediri, Rabu (10/11/21),
Patroli dilakukan dengan menggunakan sepeda dan memakai pakaian pahlawan serta dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Pandri Putra Simbolon.
Kegiatan patroli yang berbeda dari biasanya ini bertujuan untuk menyambut Hari Pahlawan.
“Untuk memyambut Hari Pahlawan Sat Lantas Polres Kediri Kota sengaja buat beda untuk kegiatan kali ini” terang Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Pandri Putra Simbolon.
Kegiatan patroli yang berbeda dari biasanya ini bertujuan untuk menyambut Hari Pahlawan. Tegasnya.
Juga dipasang bendera merah putih di sepeda untuk melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasat Lantas Kediri Kota berpesan kepada anggota dan pengguna jalan serta masyarakat agar jangan sampai melupakan jasa-jasa pahlawan. Kemerdekaan negara ini itu merupakan jasa para pahlawan kita.
Kegiatan patroli Hari Pahlawan Satlantas Polres Kediri Kota diawali dengan apel pagi dan pemberian penghargaan kepada 5 (lima) anggota yang berprestasi kemudian diteruskan patroli dengan menggunakan sepeda. Sasarannya ke beberapa ruas jalan raya Kota Kediri, seperti simpang empat Jembatan Brawijaya dan Jalan Dhoho serta Alon alon Kota Kediri.
“Diharapkan semua anggota berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi dalam melaksanakan tugas, tambahnya.
Tetap Selalu Menjaga Prokes 5 M.(Bond)

Jelang Laga Perdana Persedikab Kediri Dua Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tinjau Kesiapan Stadion Brawijaya

dua anggota DPRD Kabupaten Kediri meninjau kesiapan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin (08/11).

Layar Independen, Kediri, 9 November 2021

Menjelang laga perdana Persedikab Kediri akan bertanding di Liga III PSSI, dua anggota DPRD Kabupaten Kediri meninjau kesiapan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin (08/11). Mulai dari persiapan lokasi swab, ruang ganti pemain hingga rumput stadion tidak luput dari pantauan. “Harapan kami bermain untuk menang dan lolos Liga II,” ucap Lutfi Mahmudiono, Wakil Ketua Komisi 1 saat dikonfirmasi. Turut mendampingi, Khusnul Arif, Anggota Komisi IV yang juga membidangi olahraga disambut pihak penggelola stadion, Sugiarto.

Sejumlah kalangan menyatakan dukungan penuh Persedikab bangkit di bawah Ketua Umum Hanindhito Himawan Pramana, sosok Bupati Kediri termuda se-Indonesia. Mendatangkan pelatih berlisensi A AFC, Coach Tony Ho merupakan bagian dari keinginan menjadi juara dan lolos ke kasta lebih tinggi.

Media Officer Persedikab Dimas Andhika menyatakan bahwa kondisi anak-anak Bledug Kelud dalam kondisi on fire dan siap tampil perdana. “Semua pemain dalam kondisi terbaiknya saat ini dan siap ditampilkan dalam laga perdana besok,” ucapnya. Begitu juga Ketua Panpel Persedikab, H. Nursalim menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Panpel Persik juga petugas gabungan keamanan.

“Bahwa selama pertandingan digelar di Stadion Brawijaya tanpa ada penonton. Siapapun yang masuk ke dalam dibatasi jumlahnya dan harus menjalani Swab. Kami tidak ingin mengambil resiko dan tunduk pada peraturan ditetapkan PSSI,” jelasnya. Usai meninjau stadion, Lutfi Mahmudiono sempat berbincang dengan sejumlah atlet atletik rupanya sebagian besar merupakan pelajar warga Kabupaten Kediri.

“Rupanya Kabupaten Kediri memiliki banyak bibit-bibit unggul. Kami akan sampaikan kepada Mas Bup, agar Stadion Canda Bhirawa segera dipugar agar bisa memberikan fasilitas kepada sejumlah atlet dari sejumlah cabang olahraga. Kepada pendukung sejati Persedikab, menginggat masih pandemi untuk tidak ke stadion. Laga ini disiarkan langsung melalui salah salah satu aplikasi dan mari bersama-sama kita doakan demi setiap kemenangannya,” ucap politisi senior Partai NasDem. ( Bond )

Ketum SPRI : Menteri Pertanian Harus Dipidana 2 Tahun Penjara

Layar Independen, Tulungagung, 7 November 2021

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Hence Mandagi menegaskan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo wajib dipidana 2 tahun penjara. Menurutnya, pengusiran terhadap wartawan yang sedang meliput berita oleh Menteri Syahrul Yasin Limpo adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selama ini, Mandagi mengatakan, pasal pidana dalam UU Pers belum pernah diterapkan ketika wartawan dilarang atau dihalangi melakukan peliputan. “Padahal sangat jelas dalam UU Pers disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi wartawan mencari dan memperoleh informasi dipidana 2 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah,” ungkap Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Minggu (7/11/2021).

Untuk itu Ia menandaskan, Menteri Yasin Limpo wajib dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah jika terbukti melakukan pengusiran terhadap wartawan di depan umum dalam kegiatan pelepasan ekspor pinang ke negara Pakistan pada Sabtu (6/11/2021) di gudang biji pinang CV. Indokara di Jalan Suak Kandis, Desa Pudak III, Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Tindakan yang dilakukan Menteri Yasin Limpo saat kunjungan ke Jambi ini, lanjut Mandagi, wajib menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. “Presiden perlu memasukan dalam daftar reshufle, menteri yang tidak menghargai Profesi Wartawan. Terlebih tindakan pengusiran wartawan saat meliput adalah perbuatan pidana menurut UU Pers,” pungkasnya.

Selama ini perbuatan pidana pelarangan peliputan terhadap wartawan hanya berujung permintaan maaf oleh pelaku. “Namun untuk pembelajaran kepada publik agar kasus serupa tidak terulang lagi, Polri wajib mengusut dan memproses kasus Menteri Yasin Limpo ini usai ketentuan pidana yang berlaku,” imbuhnya. (*)

Puncak Peringatan Harkonas 2021, Mendag: Konsumen Berdaya Dapat Pulihkan Ekonomi Bangsa

peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2021 dengan tema “Konsumen Berdaya, Pulihkan Ekonomi Bangsa” di Jakarta, hari ini, Kamis (28/10).

Layar Independen, Jakarta, 29 Oktober 2021

Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan konsumen Indonesia menjadi konsumen berdaya agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Konsumen berdaya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari sektor konsumsi rumah tangga.

Hal itu ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2021 dengan tema “Konsumen Berdaya, Pulihkan Ekonomi Bangsa” di Jakarta, hari ini, Kamis (28/10).

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia menjadi konsumen berdaya, yaitu konsumen yang memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan aktif memperjuangkan kepentingan konsumen. Sehingga, dapat turut serta mempercepat pemulihan ekonomi bangsa,” tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi mengatakan, tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Selain itu, juga untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dari para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusaha.

“Konsumsi Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada quartal II 2021 konsumsi tumbuh 5,9 persen. Hal ini membuktikan konsumen sudah memiliki daya beli dan mempercayai perekonomian Indonesia,” jelas Mendag Lutfi.

Menurut Mendag Lutfi, untuk mencapai level ‘berdaya’ dibutuhkan peran aktif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Peringatan Harkonas 2021 merupakan salah satu langkah penting mewujudkan perlindungan konsumen Indonesia ke depan yang lebih baik.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono mengatakan, perubahan pola perilaku konsumen di masa pandemi Covid-19 ini terlihat pada saat melakukan pembelian terhadap barang dan/atau jasa. Konsumen mulai teliti sebelum membeli, memperhatikan asal produk, serta melakukan pengecekan terhadap kesesuaian informasi produk.

“Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan saluran atau layanan pengaduan konsumen, baik perdagangan yang dilakukan secara konvensional maupun perdagangan elektronik,” tutur Veri.

Jika mengalami kerugian, lanjut Veri, konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran pengaduan konsumen yang disediakan para pelaku usaha. Namun, jika pelaku usaha tidak menyediakan saluran pengaduan, maka konsumen dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada layanan pengaduan di kementerian dan lembaga terkait perlindungan konsumen atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan kembali memberikan penghargaan kepada enam Daerah Peduli Perlindungan Konsumen dan enam pemerintah kabupaten/kota yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kemetrologian. Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi daerah mempertahankan kinerja penyelenggaraan perlindungan konsumen yang baik.

Mendag Lutfi juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada enam Gubernur dan penghargaan Daerah Tertib Ukur kepada enam Bupati dan Walikota. Enam daerah yang mendapatkan penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Jambi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara, enam kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur 2020, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Cimahi.

Mendag berharap capaian tersebut diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain, sehingga seluruh wilayah Indonesia nantinya adalah wilayah yang peduli pada perlindungan konsumen.

“Selamat Hari Konsumen Nasional 2021 kepada seluruh konsumen Indonesia. Mari menjadi konsumen berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi bangsa. Salam konsumen cerdas Indonesia!,” pungkas Mendag.

Pada acara ini Kemendag juga menunjukkan komitmennya melalui sinergi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA) untuk meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa pada perdagangan melalui sistem elektronik.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh Dirjen PKTN Veri Anggrijono dan Ketua ideA Bima Laga, disaksikan langsung oleh Mendag Lutfi.

Veri menambahkan, sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan naskah kesepakatan bersama 43 perguruan tinggi, Ditjen PKTN hari ini juga akan menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan kategori “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kementerian Perdagangan dengan Universitas dari Provinsi Terbanyak”. (*)

TRC PPAI Korda Bireuen Gelar Sosialisasi Bahaya Bullying di lingkungan sekolah pada peserta didik SDN 10 Bireuen.

sosialisasi Bahaya Bullying di lingkungan sekolah pada anak didik dilakukan pada 16 Oktober 2021 di SDN 10 Bireuen dengan melibatkan 30 anak dari kelas 4,5 dan 6.

Layar Independen, Bireuen, 17 Oktober 2021

Bullying atau perundungan menjadi masalah serius untuk dunia pendidikan. Pelaporan terkait bullying semakin meningkat belakangan ini dan beberapa di antaranya pada lingkungan sekolah.

Hal ini melatarbelakangi TRC Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia Koordinator Daerah Bireuen Aceh yaitu edukatif dan Preventif Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia sehingga perlunya dilakukan kegiatan ini dengan tema ” Sosialisasi Bahaya Bullying di lingkungan sekolah”.Selain itu, tema sosialisasi ini sangat sejalan dengan program menuju sekolah ramah Anak.

Sasaran kegiatan Sosialisasi Bahaya Bullying di lingkungan sekolah ini adalah peserta didik,” kata ketua TRC PPAI Korda Bireuen-Aceh Saiful Amri didampingi Fauziati kiriman rilis yang diterima media ini.

Dengan adanya kegiatan ini TRC PPAI Korda Bireuen-Aceh berharap dapat menguatkan pemahaman baik peserta didik terhadap bullying serta dampaknya. Sehingga, diharapkan juga dapat menurunkan angka kejadian perundungan pada anak.

Selanjutnya, sosialisasi Bahaya Bullying di lingkungan sekolah pada anak didik dilakukan pada 16 Oktober 2021 di SDN 10 Bireuen dengan melibatkan 30 anak dari kelas 4,5 dan 6. Kegiatan ini dihadiri oleh TRC Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia Koordinator Daerah Bireuen dan kepala sekolah beserta jajarannya

Sementara kepala sekolah SDN 10 Bireuen Mastura,S.Pd mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan ini untuk mencegah kejadian bullying/perundungan pada anak. “Kegiatan sosialisasi bullying ini pada peserta didik disajikan secara menarik dengan mengemas teatrikal sebagai evaluasi pengetahuan peserta didik terhadap bullying,” ujar Mastura, S.Pd.

Di Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator

Layar Independen, Jakarta, 11 Oktober 2021

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang. Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Namun justeru Dewan Pers yang memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,” paparnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers. “Berdasaran hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditangapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. “Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,” tandasnya.

Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon. “Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagiamana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,” kata Suhartoyo.

Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini. “Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,” ujar Usman.

Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini. “Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggungjawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya.

Daniel Yusman, Angota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers. Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers.
“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,” ujarnya.

Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi. “Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,” ungkap Mandagi.

Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesunguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara. Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,” katanya lagi.

Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar. “Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggta Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,” papar Mandagi.

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI.

“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan oleh Dewan Pers. Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers. Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,” ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya. “Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,” ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.

Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini. Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum. “Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional. Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,” kata Gusti.

Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. (*)

LSP Pers Indonesia Jalani Proses Asesmen Penuh oleh BNSP

Ketua Tim Full Assesment dari BNSP, Muhammad Najib menyerahkan berkas hasil asesmen penuh kepada Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi di kantor LSP Sabtu (09/10/2021)

Layar Independen, Jakarta, 9 Oktober 2021

Setelah melewati proses administrasi yang cukup panjang, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia akhirnya mendapat giliran dikunjungi Tim Pelaksana dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melakukan full assessment atau asesmen penuh.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berkas tahapan akhir menuju pemberian lesensi ini dilaksanakan pada Sabtu, (09/10) 2021 di ruang rapat kantor LSP Pers Indonesia.

Dipimpin langsung Ketua Tim Muhammad Najib, Erlin Febriani selaku Anggota, dan
Muhammad Syikab Adrie sebagai Observer, pelaksanaan asesmen penuh berjalan cukup lancar.

Tim dari BNSP juga mendapat sejumlah temuan ketidaksesuaian berkas dokumen yang disiapkan LSP Pers Indonesia, di antaranya ada satu dokumen yang bersifat mayor. “Dari hasil pemeriksaan kami ada beberapa dokumen yang menjadi temuan hanya bersifat minor dan harus diperbaiki serta dilengkapi. Sementara satu dokumen bersifat mayor sehingga harus dilaksanakan atau dipenuhi,” ujar Muhammad Najib sebelum menyerahkan hasil asesmen penuh kepada Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi yang disaksikan seluruh pengurus lengkap LSP Pers Indonesia.

Temuan tersebut, lanjut Najib, wajib diperbaiki paling lambat 1 bulan sejak asesmen penuh dilaksanakan.

Sedangkan, anggota tim lainnya, Erlin Febriani mengatakan, pihaknya siap menerima berkas dokumen LSP Pers Indonesia yang sudah diperbaiki. “Semoga lebih cepat lebih baik agar kami selaku tim pemeriksa bisa segera memproses berkas LSP Pers yang sudah lengkap, untuk diteruskan ke komisioner BNSP agar bisa dibahas ke rapat pleno pemberian lisensi,” ujarnya.

Menanggapi hasil asesmen penuh tersebut, Ketua LSP Pers Hence Mandagi mengaku bangga, karena hasil temuan tidak terlalu banyak dan sebagian besar hanya bersifat minor, meski ada satu temuan yang bersifat mayor. “Kami akan segera memperbaiki dokumen yang menjadi temuan asesor lisensi dari BNSP dan sesegera mungkin akan menyerahkan berkas tersebut ke BNSP,” tutur Mandagi.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Soegiharto Santoso menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas respon positif dari Ketua dan para Komisioner BNSP yang memberi kesempatan kepada LSP Pers untuk mengikuti tahap akhir asesmen penuh.

“Semoga apa yang dinanti-nantikan wartawan se Indonesia untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP dan bersertifikat resmi akan segera terwujud jika LSP Pers bisa lolos full assesment ini, dan lisensi LSP kami segera disetujui,” ungkap Hoky sapaan akrabnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan asesmen penuh ini, Anggota Dewan Pembina Juniarto, Manager Mutu Jimy Wibowo, Manajer Sertifkasi Dhoni Kusmanhadji, Komite Skema Maghfur, Manajer Standarisasi Chaidar Sulaiman, Manajer Administrasi Tri Cahyandi Terasnanda, Manajer Pemasaran dan Keuangan Meytha Kalalo, dan asesor Vincent Suriadinata, Abdulrahman, serta Ketua Umum JNI merangkap asesor Hendri Kampai. (*)

TRC PPAI KORDA BIREUEN:SOSIALISASI BULLYING (PERUNDUNGAN) DI SEKOLAH SMPN 1 BIREUEN

SOSIALISASI BULLYING (PERUNDUNGAN) DI SEKOLAH SMPN 1 BIREUEN

Layar Independen, Bireuen, 9 Oktober 2021

TRC Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia Koordinator Daerah Bireuen Aceh mengadakan sosialisasi Bullying (Perundungan) di Sekolah SMPN 1 yang di isi pemateri oleh Ketua TRC PPAI Korda Bireuen-Aceh Saiful Amri dan Fauziati.Sosialisasi bahaya bullying di lingkungan sekolah berlokasi di SMPN 1 BIREUEN sabtu,16/10/21 maksudkan di sini agar para siswa
terhindar dan mampu mencegah perundungan.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan juga siswa-siswi bisa membantu teman yang mengalami perundungan.Perundungan atau bullying seringkali terjadi di sekitar kita, tak terkecuali di kalangan remaja. Dampak perundungan bisa mempengaruhi kondisi emosi anak yang bisa berakibat pada turunnya prestasi pelajar.kata Saiful

Apa itu perundungan, di mana saja terjadinya, dampaknya, dan bagaimana mencegah serta memberi dukungan kepada teman yang mengalami perundungan.Semoga kalian menjadi remaja-remaja utama yang selalu bahagia, berprestasi, dan juga peduli.

Bentuk perundungan yang pertama verbal seperti membentak,berteriak, memaki,bergosip,menghina,meledek,mencela mempermalukan. Yang kedua fisik seperti Menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju. Yang ketiga Sosial seperti Mengucilkan, mem beda-bedakan, mendiamkan. Perundungan di dunia maya juga banyak terjadi seperti pesan teror,menyebarkan kabar bohong,mengubah foto tidak semestinya,perang kata-kata dari dunia maya (flaming),membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang,memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan.pungkas saiful (*)

Dua Inovator Cilik Yang Patut Diacungi Jempol

sebelah kiri Setiya Wahyu Jatmika, ST ,Maheswara Puwa Hadi Gautama (15) dan Hellyos Ageng Haqiqie (15) disaat mendaftar di kantor bappeda tulungagung

Layar Independen, Tulungagung, 8 Oktober 2021

Hellyos Ageng Haqiqie (15) (kelas 9 SMPN 01 kalidawir)
dan Maheswara Puwa Hadi Gautama (15) (kelas 9 SMPN 01 Kedungwaru) ke duanya merupakan inovator muda yang tergabung dalam
Posyantek Kedung Tehno Jaya mereka berdua merupakan penemu “IoT Start Engine” yang berfungsi sebagai alat pengaman mobil atau motor.
Hellyos Ageng Haqiqie setelah mendaftar kan lomba alat yang dibuat nya menjelaskan bahwa, Sepeda motor menggunakan kunci konvensional untuk keamanan dan menyalakan mesin. Ini bertujuan untuk membuat aplikasi kendali sepeda motor berbasis internet menggunakan perangkat yang dapat terhubung dengan internet salah satunya smartphone. Sistem ini dapat membantu user untuk menyalakan mesin dan Monitoring sepeda motor dengan jarak yang tidak terbatas. Wemos D1 merupakan pengendali utama pada sepeda motor. Dengan menggunakan smartphone sebagai remote. Wemos D1 R1 mini menerima perintah yang dikirimkan dari handphone.
“Dengan Aplikasi ini membantu untuk menemukan keberadaan sepeda motor dengan cara melihat posisi motor menggunakan Gps trigger dan kita juga bisa mengecek suhu, voltase, dan menghidupkan lampu sein maupun lampu jalan dari jarak jauh” jelas Hellyos.
Lebih lanjut, Hellyos Ageng Haqiqie juga mengatakan bahwa zaman yang semakin maju melahirkan berbagai solusi untuk memecahkan permasalahan manusia. Permasalahan yang timbul akibat keterbatasan manusia ataupun dari faktor lain, kini sedikit demi sedikit sudah dapat diatasi. Salah satu solusi yang dapat membantu permasalahan manusia yaitu dengan menggunakan sistem kendali berbasis komputer. Sistem kendali menggunakan komputer diharapkan dapat meringankan dan menyelesaikan pekerjaan manusia serta menjadi solusi untuk membantu permasalahan manusia.
Keadaan ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan berbagaimacam percobaan dan belajar sehingga dapat memberikan keuntungan lebih untuk membantu manusia dalam menjalakan aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya
adalah smartphone, tidak barang mewah lagi bagi Pelajar bahkan masyarakat yang menggunakan smartphone. Selain itu, sensor dan komponen elektronik yang berkembang pesat saat ini adalah pengendali mikro single-board, sehingga dalam dunia pembelajaran selalu terkait dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang canggih.
“Maraknya teknologi smartphone android saat ini, banyak anak muda yang memakainya Android menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Google. Android merupakan salah satu keluarga Linux sehingga memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan sistem Android itu sendiri. Saat ini, dari Google telah meluncurkan software khusus yang dapat melakukan perkembangan terhadap sistem operasi android” jelas Inovator cilik ini.
Sementara itu, ditempat yang sama Maheswara Pua Gautama menambahkan bahwa Pavel Bayborodin pendiri platorm Blynk adalah platform aplikasi yang dapat diunduh secara gratis untuk iOS dan Android yang berfungsi mengontrol Arduino, Wemos D1 dan sejenisnya melalui
Internet. Blynk dirancang untuk Internet of Things dengan tujuan dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, dapat menampilkan data sensor, dapat menyimpan data dan lainnya, blynk juga banyak digunakan untuk mengontrol mikrokontroler.
“Mikrokontroler merupakan suatu alat pengendali yang memiliki ukuran kecil, yang dapat dioperasikan bersamaan dengan alat elektronik lainnya” jelas Maheswara Pua Gautama.
Bahkan Maheswara juga mengatakan Keunggulan yang dimiliki mikrokontroler dapat digunakan sebagai suatu sistem kendali dan terdapat banyak pengendali mikro single board yang tidak berbasis open-source. Sehingga sulit untuk membuat sistem pengendali.
Monitoring sepeda motor banyak diciptakan dengan berbagai jenis seperti menggunakan sensor voltase, Modul Gps, Sensor Suhu dan Mifi yang digunakan untuk sistem monitoring dengan jarak jauh tetapi smartphone harus terhubung dengan internet.
Wemos D1 R1 Meskipun bentuk board ini dirancang menyerupai arduino uno, namun dari sisi spesifikasi, sebenarnya jauh lebih unggul Wemos D1, salah satunya dikarenakan inti dari Wemos D1 adalah Esp8266EX yang memiliki prosesor 32 bit. (Bandingkan dengan Arduino UNO, yang berintikan AVR 8 bit). Sebagaimana board berbasis ESP8266, yang dapat digunakan untuk monitoring jarak jauh.
“BLYNK adalah platform untuk aplikasi OS Mobile (iOS dan Android) yang bertujuan untuk kendali module Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS D1” kata Maheswara.
Setiya wahyu jatmika, ST Ketua Posyantek Kedung Tehno Jaya menerangkan dalam hal ini bermaksud mencari generasi penerus posyantek sebagai inovator yang nantinya dapat berperan aktif dalam masyarakat. “Dengan adanya inovator-inovator muda ini di harapkan estafet inovasi tidak berhenti” terang ketua Posyantek.
Masih menurut Setiya Wahyu Jatmika, ST pembuatan alat yang ditemukan oleh anggota mudanya ini sangat cocok untuk safety (keamanan) dari pencurian kendaraan bahkan alat ini tidak hanya bisa di aplikasikan di sepeda motor juga bisa juga di pasang di mobil, rumah gudang dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya penambahan fitur bisa ditambahkan. Manfaat dari pembuatan Start Engine Menggunakan Wemos D1 R1 MINI Berbasis Internet.
Menjadikan kendaraan aman dari pencurian
Memudahkan pencarian kendaraan ketika berada di parkir yang luas
Penambahan fitur bisa untuk memonitor kendaraan ber posisi di manapun.
“Tujuan dari pebuatan alat ini adalah mencari generasi muda yang aktif dalam inovasi dan di era 4.0 ini kita di tuntut untuk mengenal sistem digital dan internet yang ada agar tidak ketinggalan dengan negara lain” jelas Setiya Wahyu Jatmika, ST. (Red)