Vonis Inkracht Tanpa Kesempatan Upaya Banding, Dolfie Rompas: Putusan Itu Tidak Sah

Layar Independen, Jakarta, 19 Februari 2022

Seorang wartawan Sulawesi Utara, Oldy Arthur Mumu (43), warga Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, baru-baru ini menjadi korban kriminalisasi melalui program industri hukum oleh para oknum aparat penegak hukum di daerah tersebut. Arthur dilaporkan oleh seorang pengusaha swalayan di Manado bernama Ridwan Sugianto ke Polda Sulut. Pria yang sangat getol membongkar kasus penyelewengan dana dan penyalahgunaan wewenang pejabat di Sulut itu dipolisikan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik [1].

Ridwan Sugianto keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: “Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut.” Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.

Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka. Tidak jelas alasannya, Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu.

Berbanding terbalik dengan laporan ahli waris, laporan Ridwan ‘orang berduit’ Sugianto justru lancar melenggang-kangkung diproses oleh polisi, gayung bersambut dengan lincah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dan selanjutnya terserah majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. Hasil industri hukum alias rekayasa hukum untuk mengkriminalkan wartawan yang tergabung di organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini diganjar 9 bulan kurungan penjara oleh majelis hakim PN Manado.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) pun telah membuat putusan atas permohonan banding dari korban kriminalisasi, Oldy Arthur Mumu. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara.

Namun terdapat beberapa keganjilan yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya bagi penyelenggara hukum, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, di tingkat nasional, terkait putusan majelis hakim di PT Sulut itu. Dari sekian keganjilan dalam proses putusan dan penyampaian salinan putusan kepada Arthur Mumu, yang sangat aneh adalah fakta bahwa putusan hakim banding ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, namun pemberitahuan putusan tersebut kepada Arthur Mumu dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022.

Proses penetapan putusan dan penyampaian kepada terdakwa sangat jelas telah melanggar Pasal 226 ayat (1) KUHAPid yang berbunyi: Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan [2]. Jikapun PT Sulut dapat berkilah bahwa Pasal 226 ayat (1) tersebut hanya di lingkup pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, namun pemberitahuan putusan hakim banding wajib disampaikan kepada PN Manado sesegera mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat (1) KUHAPid, yang berbunyi: Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus tingkat pertama [3].

Keganjilan lainnya, yang justru paling aneh bin absurd, adalah bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht van gewijsde. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan fulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait putusan permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 mengomentari fenomena hukum acak-kadut itu beberapa waktu lalu.

Di tempat terpisah, pengacara kondang Dolfie Rompas, SH, MH mengatakan bahwa putusan majelis hakim di tingkat banding terhadap kasus kriminalisasi wartawan Arthur Mumu tidak sah dan otomatis batal demi hukum. “Suatu putusan yang nyata-nyata melanggar KUHAP, tidak sesuai prosedur, maka putusan tersebut cacat formil. Akibatnya, putusan itu dinyatakan tidak sah yang oleh karenanya harus batal demi hukum,” tegas Rompas, 16 Februari 2022 lalu.

KUHAP sudah memberikan ketentuan yang harus dipatuhi pada setiap tahapan proses hukum. Salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada setiap orang yang berproses hukum di pengadilan untuk melakukan upaya-upaya hukum di setiap tingkatan peradilan untuk mendapatkan keadilan.

“Nah, ketika Arthur Mumu dihilangkan haknya untuk melakukan upaya banding karena pemberitahuan putusan sangat terlambat, bahkan terkesan tidak diberitahukan terlebih dahulu sebelum dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap – red), hal itu berarti ada tahapan hukum yang dilanggar oleh penyenggara peradilan yang mengadili kasus tersebut,” tambah pengacara nasional yang cukup terkenal di ibukota ini.

Pelanggaran terhadap KUHAP, lanjut Rompas, mengakibatkan sebuah proses peradilan cacat formil, dan pada akhirnya berakibat putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak sah. “Putusan banding atas wartawan Arthur Mumu jelas tidak sah dan harus batal demi hukum,” ujar Dolfie Rompas menegaskan lagi.

Menyikapi putusan yang secara faktual cacat formil dan tidak sah itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyerukan perlawanan terhadap kezaliman hukum yang sedang ditimpakan kepada anggotanya Arthur Mumu. Menurutnya, di sebuah negara hukum seperti Indonesia, kita wajib menghormati hukum dan putusan-putusan hukum yang ada, namun tentunya hanya terhadap hukum yang dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai dengan aturan dan koridor hukum itu sendiri.

“Sebaliknya, kita wajib menolak hukum yang prosesnya dilaksanakan sekehendak hati dan sewenang-wenang oleh para oknum pelaksana hukum yang marak terjadi di negara ini. Mentaati dan menjalani putusan hakim yang ditetapkan secara serampangan, tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP, merupakan penghianatan dan dosa besar terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan. Hanya satu kata: LAWAN!” beber Lalengke dengan tegas kepada ratusan media yang tergabung dalam jaringan PPWI Media Group, Jumat, 18 Februari 2022.

Lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dan Etika Terapan dari tiga universitas terbaik di Eropa itu selanjutnya menghimbau kepada para penegak hukum yang diberi tugas sebagai polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, agar bekerja secara profesional untuk menemukan kebenaran formil dan materil pada setiap perkara yang ditangani. “Kita sangat berharap agar semua aparat penegak hukum, baik di lembaga kepolisian maupun kejaksaan dan kehakiman, serta termasuk para pengacara, agar bekerja dengan baik dan profesional, tidak terintimidasi oleh kekuasaan dan keuangan. Mereka harus bekerja menemukan kebenaran di setiap perkara yang ditangani, demi menghadirkan keadilan bagi setiap pencari keadilan di lembaga-lembaga peradilan di negeri ini,” tutup Lalengke penuh harap. (APL/Red)

Diduga Dendam Akibat Pemberitaan, Polres Merangin Kriminalisasi Wartawan

Layar Independen, Jakarta, 15 Februari 2022

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sangat prihatin dan menyayangkan perilaku oknum aparat kepolisian di berbagai kantor polisi di negeri ini. Salah satunya adalah oknum Kasatreskrim Polres Merangin, Jambi, berinisial IDS berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

“Oknum polisi itu terindikasi kuat menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang. Saat ini dia melakukan penahanan terhadap wartawan media Global Investigasi News (GIN) atas nama Ahmad Taufik dan Sumiran atas laporan dugaan tindak pidana yang minim alat bukti,” ungkap tokoh pers nasional itu ketika mendapatkan laporan dari Pimpinan Redaksi GIN terkait penahanan wartawannya tersebut, Senin, 14 Feberuari 2022.

Ketika ditanyakan terkait penyebab penahanan yang terkesan dipaksakan atas kedua wartawan itu, Lalengke mengatakan bahwa ada indikasi kuat penahanan tersebut terkait pemberitaan. Akibat pemberitaan di media GIN, setoran ke oknum-oknum pejabat, baik di Polres Merangin maupun oknum penguasa setempat lainnya dari para pengusaha tambang illegal terhenti.

“Saya menduga kuat ini terkait pemberitaan di media Global Investigasi News tentang aktivitas penambangan illegal di wilayah Merangin yang terindikasi diback-up oleh oknum-oknum di Polres, Kodim, dan penguasa daerah setempat lainnya. Akibat pemberitaan, setoran rutin dari para pengusaha penambangan tanpa izin (PETI) macet alias terhenti. Nah, saat ada warga yang membuat LP teradap wartawan ini, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh oknum-oknum tersebut untuk membungkam wartawan Ahmad Taufik dan Sumiran dengan melakukan penahanan atas kasus receh yang tidak didukung bukti kuat,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada ratusan media yang terafiliasi ke PPWI sambil mengirimkan tautan pemberitaan kasus penambangan illegal dimaksud [1].
Tindakan oknum polisi yang sewenang-wenang ini, tegas Lalengke, bukan saja merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tetapi juga masuk ranah pidana. ”Yaa sangat jelas, menahan orang tanpa didukung bukti kuat atas dugaan tindak pidana yang disangkakan merupakan pelanggaran, bukan saja pelanggaran KEPP tapi juga bisa masuk ranah pidana, bahkan melanggar HAM,” ujar Ketum PPWI yang terkenal getol membela warga terzolimi ini.
Untuk itu, Lalengke berharap agar para Pimpinan Polri di tingkat pusat melakukan evaluasi atas kinerja Polres Merangin secara keseluruhan. Demikian juga instansi lainnya seperti Mabes TNI agar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja aparatnya di daerah itu.
“Saya mengharapkan Kapolda Jambi dan Kapolri segera mengevaluasi kinerja para bawahannya di Polres Merangin, termasuk memeriksa mantan Kapolres dan Kapolres baru di sana. Demikian juga kepada Pangdam Sriwijaya dan Panglima TNI, agar segera evaluasi aparat di Kodim daerah itu. Informasi yang diterima redaksi, Kasdim terlibat dalam kegiatan PETI dengan menyediakan mesin dompeng yang digunakan penambang untuk menambang secara illegal,” tambah Lalengke.
Sebagaimana diketahui bahwa dua wartawan Global Investigasi News Biro Kabupaten Merangin ditahan oleh Polres Merangin atas nama Ahmad Taufik dan Sumiran, sejak Senin malam, 14 Februari 2022. Mereka ditahan atas laporan warga Merangin, seorang ibu berinisial RH, yang menuduh mereka melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur pada pasal 372 dan 378 KUHPid, dengan alat bukti yang sangat lemah.
Cerita bermula saat RH meminta Amrizal, mantan wartawan GIN, membantu mengusahakan penangguhan penahanan terhadap suaminya yang ditangkap karena pasal 480 KUHPid tentang penadah barang curian. Amrizal dengan RH kemudian mengadakan kesepakatan kerjasama dengan biaya operasional Rp. 43 juta. Dalam proses berikutnya, Amrizal mengajak Ahmad Taufik dan Sumiran, rekan wartawan di media GIN, untuk membantunya melobi Polres Merangin.
Singkat cerita, upaya penanggunan penahanan suami RH ternyata gagal walaupun telah dibantu oleh seorang pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Polres Merangin. Akhirnya, proses hukum terhadap suami RH berlanjut ke pengadilan dan diputus 1 tahun kurungan penjara.
Akibat kegagalan Amrizal dan kawan-kawan ini, RH meminta kembali seluruh dana operasional yang diberikan ke mereka sebesar Rp. 43 juta [2]. Tentu saja, bila akan dikembalikan, mereka tidak bisa mengembalikan dana operasional tersebut secara utuh karena sebagian sudah terpakai untuk bayar pengacara dan operasional mereka. Nasib apes, RH tetap ngotot meminta dananya dikembalikan utuh, yang karena tidak bisa dipenuhi, ia ke polisi membuat LP dengan tuduhan penggelapan dan penipuan yang dilakukan terlapor Amrizal dan kawan-kawan.
Aneh bin ajaib, hanya Ahmad Taufik dan Sumiran yang dijadikan tersangka dan kini ditahan. Sementara itu, Amrizal sebagai pembuat kesepakatan dengan RH dan menerima dana operasional tidak dijadikan tersangka dalam kasus ini. Juga, sang pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Polres Merangin tidak diproses hukum walaupun dia terlibat dalam persoalan tersebut.
Berdasarkan keganjilan itulah, publik patut menduga kuat bahwa laporan polisi dari RH ini dimanfaatkan dengan baik sebagai kesempatan emas oleh oknum di Polres Merangin untuk membalaskan dendam kesumatnya ke kawan-kawan media GIN karena teman-teman ini banyak mengungkap dan memberitakan kasus PETI yang terindikasi kuat terafiliasi dengan oknum Kasatreskrim Polres Merangin. Proses kriminalisasipun dijalankan agar kedua wartawan tersebut bisa masuk kerangkeng.
Saat dikonfirmasi ke Kapolres Merangin, AKBP Dewa Ngakan Nyoman Arinata, dan mantan Kapolres Merangin, AKBP Irwan Andy Purnamawan, S.I.K, terkait kasus ini, kedua pejabat tersebut tidak memberikan respon apapun hingga berita ini naik tayang. Pesan WhatsApp tidak dibalas, voice note tidak direspon, telepon juga tidak mendapatkan respon sebagaimana layaknya pejabat yang baik dalam melayani rakyat.

Demikian juga, ketika redaksi mengubungi Kasatreskrim AKP Indar Dwi Septian, dua nomor kontaknya tidak aktif. (APL/Red)

Saatnya Revolusi Pers Indonesia

Layar Independen, Jakarta, 9 Februari 2022

Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini (9/2/2022) memang sepatutnya dirayakan semeriah mungkin oleh insan pers tanah air. Namun pertanyaannya, apakah layak HPN 2022 ini dirayakan dengan kemeriahan dan gemerlap anggaran milyaran rupiah uang rakyat, sementara kondisi pers Indonesia masih berada di titik terendah?

Faktanya, 80 persen lebih wartawan dan perusahaan pers di Indonesia masih jauh di bawah standar kemakmuran alias hidup segan mati tak mau. Prosentase angka itu diperoleh dari data informasi yang disebut Dewan Pers sendiri bahwa ada 40 ribuan media online ‘abal-abal’ yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lebih parah lagi, dari 34 organisasi pers yang berjasa melahirkan Dewan Pers pasca reformasi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, secara sepihak tersisa 7 organisasi yang dilabel konstituen Dewan Pers. Ke 27 organisasi pers, pelaku sejarah pers Indonesia, juga secara sepihak ditendang keluar dari hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers.

Mirisnya, 27 organisasi pers tersebut didepak setelah memberi ‘hadiah manis’ kepada Dewan Pers melalui Kesepakatan Bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 untuk memberi penguatan kepada Dewan Pers, termasuk menelorkan keputusan bersama tentang Standar Organisasi Wartawan.

Secara ‘licik’ kesepakatan dan keputusan bersama itulah yang dijadikan alat dan alasan Dewan Pers membuat seluruh produk peraturan organisasi pers tersebut menjadi Peraturan Dewan Pers dengan dalih memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Padahal setelah mendapat penguatan itulah Dewan Pers akhirnya benar-benar dikuatkan pemerintah dengan kucuran milyaran dana APBN dan fasilitas tenaga administrasi dari Kementrian Kominfo untuk kebutuhan staf sekretariat Dewan Pers.

Parahnya, setelah menjadi ‘super power’, Dewan Pers mendepak ke 27 organisasi pers itu dari keikursertaan memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers, termasuk usaha mengatur kehidupan pers nasional dengan dalil Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Dewan Pers juga dengan bangga mengumumkan ke publik bahwa hanya ada 7 organisasi pers yang diakui sebagai konstituen. Dan saat ini sudah bertambah menjadi 10 organisasi konstituen.

Seiring dengan waktu berjalan, label konstituen itu pun pada tahun 2016 telah dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers.

Implementasi Program dan Kebijakan Abal-Abal
Lantas apa yang dikerjakan Dewan Pers selama kurun waktu tahun 2003 sampai 2022 untuk menegakan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, dan memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers?

Dewan Pers hanya berkutat pada bisnis Uji Kompetensi Wartawan –UKW dan verifikasi media dengan tebaran propaganda wartawan dan media abal-abal.

Dengan cara itu Dewan Pers berhasil mencitrakan buruk puluhan ribu media itu jika tidak ikut verifikasi media. Dan ribuan wartawan yang malu disebut abal-abal terpaksa berjibaku ikut UKW berbiaya mahal demi melepas label ‘abal-abal’ versi Dewan Pers.

Padahal kenyataan yang sesungguhnya, UKW versi Dewan Pers itulah yang abal-abal. Karena Lembaga Penguji Kompetensinya tidak bersertifikat lisensi dari negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan asesor atau penguji kompetensinya pun ‘abal-abal’ karena tidak bersertifikat BNSP.

Di sisi pelayanan aduan sengketa pers, media dan wartawan sering dikriminalisasi karena system pelayanan aduan di Dewan Pers, maaf sangat abal-abal. Baik cara menerima aduan dan cara penyelesaian sengketa pers juga tidak professional dan tidak mencerminkan perlindungan kemerdekaan pers.

Banyak wartawan dan media dinyatakan pemberitaannya bukan karya jurnalistik karena wartawan dan Pimrednya tidak mengikuti UKW serta media teradu belum terverifikasi Dewan Pers. PPR Dewan Pers merekomendasi teradu dapat diproses hukum di luar UU Pers atau dengan kata lain dapat dikriminalisasi dengan UU ITE atau pasal pidana pencemaran nama baik.

Sangat disayangkan, cara penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers tidak menggunakan tenaga mediator yang bersertifikat meskipun Mahkamah Agung RI sudah mewajibkan setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator.

Contoh kasus penyelesaian sengketa pers yang amburadul adalah kejadian di Gorontalo ketika Dewan Pers justeru melindungi Pelaku asusila yang mengaku sebagai korban pemberitaan media. Kejadian penggerebekan polisi di sebuah kamar kos dan menangkap basah seorang pejabat Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Gorontalo sedang berduaan dengan isteri orang, justeru direkomendasi Dewan Pers sebagai pelanggaran kode etik.

Peristiwa hukum operasi Justitia yang dilakukan aparat kepolisian dan diliput media, serta ada pelaku yang digrebek dan digelandang ke markas polres justeru dianggap kesalahan pemberitaan yang tidak cover both side.

Media-media yang memberitakan kejadian polisi tangkap pelaku asusila tersebut justeru diancam dan ditakut-takuti Dewan Pers dengan surat panggilan dan ancaman pidana dan denda ratusan juta rupiah jika tidak membuat permintaan maaf kepada pelaku asusila yang digrebek polisi.

Kedua pelaku asusila tersebut akhirnya lolos dari jeratan hukum. Dewan Pers justeru terkesan melindungi pelaku kejahatan dan menyudutkan media.

Selain itu, masih banyak lagi kebijakan aneh dan rancu yang dipraktekan Dewan Pers dalam rangka penyelesaian aduan. Bahkan yang paling parah adalah ketika seorang wartawan bernama Torozidu Lahia yang memberitakan kasus korupsi dinyatakan bersalah dan direkomendasi Dewan Pers untuk diproses hukum di luar UU Pers akhirnya ditahan polisi namun kemudian dibebaskan. Bupati yang ditulisnya korupsi terbukti ditangkap KPK dan divonis bersalah.

Pada tahun 2018, ada juga wartawan Muhamad Jusuf yang tewas di tahanan karena dikriminalisasi. Gara-gara rekomendasi Dewan Pers bahwa wartawannya belum UKW dan medianya belum terverifikasi sehingga diproses hukum di luar UU Pers.

Revolusi Pers Indonesia
Wikipedia Indonesia menerangkan tentang dialektika revolusi bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, tetapi juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya.

Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya.

Atas kondisi di atas, tak heran organisasi-organisasi non konstituen akhirnya memilih melakukan Revolusi Pers dengan membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen untuk keluar dari belenggu stigma ‘abal-abal’ dan penumpang gelap kemerdekaan pers yang ditebar Dewan Pers.

Pergerakan revolusi pers kemudian berlanjut. Untuk mengajari Dewan Pers tentang cara menghadapi media yang disebutnya abal-abal, Dewan Pers Indonesia melalui Serikat Pers Republik Indonesia sudah membetuk tim pembinaan media berita online.

Tahap awal sudah ada 25 media online yang dipasang perangkat SEO (Search Engine Optimise) untuk meningkatkan kekuatan media pada mesin pencarian google.

Dengan cara itu, media-media yang tadinya disebut abal-abal, kini sudah bisa sejajar dengan media-media mainstream pada mesin pencarian google.

Bahkan beberapa media yang berhasil dibangun kekuatannya melalui SEO, beritanya selalu menjadi berita utama pada mesin pencarian Google dengan kata kunci yang dimasukan dalam naskah dan judul berita. Media-media tersebut juga sudah mulai mendapatkan pemasukan dari iklan google adsen.

Metode pembinaan itu yang tidak dilakukan Dewan Pers selama ini. Media-media yang dihina abal-abal itu dibiarkan selama bertahun-tahun termarjinalkan.

Dewan Pers Indonesia melalui DPP SPRI akhirnya mengambil peran itu untuk membina media-media online tersebut secara bertahap. Targetnya 1000 media sampai tahun 2023. Sisanya menunggu anggaran atau dukungan semua pihak agar 40 ribuan media yang disebut abal-abal itu bisa dibina menjadi media professional dan dapat memberikan kesejahteraan bagi wartawannya.

Tak berhenti sampai di situ, Dewan Pers Indonesia melalui SPRI juga mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia untuk memberi contoh kepada Dewan Pers bagaimana membangun kualitas wartawan Indonesia melalui sertifikasi kompetensi yang diakui negara dan berstandar nasional yang diakui dunia internasional.

Lantas apa saja yang selama ini tidak dilakukan Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas kehidupan pers nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 15 Undang-Undang Pers : “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Belanja iklan nasional yang setiap tahun mencapai lebih dari 100 triliun rupiah hanya dibiarkan selama bertahun-tahun dikuasai atau dimonopoli segelintir konglomerat media di Jakarta.

Media online Bisnis.com melaporkan data riset dan analitik Nielsen, bahwa belanja iklan nasional tahun 2021 lalu mencapai Rp259 triliun, naik 13 persen jika dibandingkan dengan 2020. Torehan belanja iklan itu dihitung berdasarkan angka gross rate card di sejumlah media, seperti TV, cetak, radio, dan digital. (Belanja Iklan 2021 Capai Rp259 Triliun, Sektor Online Service Mendominasi – Bisnis.com)

Pada media yang sama juga dilaporkan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan nilai belanja iklan atau advertising axpenditure (Adex) pada tahun 2022 ini dapat menembus Rp400 hingga Rp416 triliun. (Jelang Pemilu, Ekonom Proyeksikan Belanja Iklan Tahun Ini Tebus Rp416 Triliun – Bisnis.com)

Fakta data dan informasi yang diurai di atas adalah bukti bahwa mayoritas masyarakat pers Indonesia tidak merasakan manfaat dari keberadaan Dewan Pers.

Belanja iklan nasional tidak pernah diperjuangkan untuk terdistribusi hingga ke daerah-daerah. Semua hanya dinikmati oleh perusahaan pers raksasa yang ada di Jakarta saja.

Tak heran, Anggota Dewan Pers selama ini hanya diisi oleh elit wartawan dan pengusaha media untuk menjaga bisnis para konglomerat media yang meraup penghasilan dari monopoli belanja iklan tersebut dengan nilai yang sagat fantastis.

Pajak iklan yang selama ini dipungut dari media langsung masuk ke kas negara lewat kantor pajak. Potensi Pendapatan Asli Daerah dari belanja iklan tidak masuk karena Perda Tentang Pajak Reklame tidak berlaku bagi iklan yang dimuat melalui sarana media cetak, TV, Radio, dan digital media.

Dewan Pers Indonesia sudah memulai melaksanakan pembahasan penyusunan Perda tentang Belanja Iklan yang nantinya dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Setiap iklan di media cetak, TV, Radio, dan digital media seharusnya dikenakan pajak iklan (sejenis Pajak Reklame) yang belum ada Peraturan Daerahnya. Kegiatan tersebut sudah dimulai dibahas di Medan Sumatera Utara pada tahun 2021.

Dengan konsep Perda Pajak Iklan Media Massa ini maka diharapkan perusahaan nasional yang akan mempromosikan produk barang dan jasa dapat menyisikan belanja iklannya untuk didistribusi ke daerah melalui perusahaan cabang atau kantor perwakilan distributor barang dan jasa di setiap provinsi.

Jika konsep ini berhasil maka media atau perusahaan pers lokal akan kebanjiran iklan promosi dari perwakilan perusahaan-perusahan distributor barang dan jasa di setiap provinsi.

Menggugat Eksistensi Dewan Pers
Carut-marut kebijakan dan sepak terjang Dewan Pers yang kontroversial mengundang protes keras dari dalam maupun luar konstituen Dewan Pers.

Kelompok non konstituen yang dimotori Serikat Pers Republik Indonesia sempat menggugat eksistensi Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tingkat PN gugatan ditolak dan Peraturan Dewan Pers dianggap sebagai peraturan perundang-undangan oleh putusan Majelis Hakim.

Putusan Banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI, Majelis Hakim membatalkan putusan PN Jakarta pusat dan menerima permohonan banding pemohon. Namun dalam putusannya tetap menolak gugatan pemohon dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang membatalkan Peraturan Dewan Pers.

Untuk mengajukan kasasi di MA, syarat membatalkan peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tersebut harus sudah masuk dalam lembar negara.

Namun, seluruh Peraturan Dewan Pers ternyata tidak satupun tercatat dalam lembar negara sehingga tidak bisa dibatalkan MA karena bukan merupakan peraturan perundangan dan penerapannya tidak mengikat.

Penulis selaku warga negara yang memiliki hak konstitusi yang dirugikan oleh pasal dalam UU Pers, kemudian mengajukan uji materi UU Pers di Mahkamah Konstitusi bersama Soegiharto Santoso, dan Hans Kawengian sebagai wartawan, pimpinan organisasi pers, dan pimpinan media.

Menariknya, dalam sidang di MK Presiden RI Joko Widodo melalui kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM dan Mentri Kominfo mengatakan Dewan Pers hanya sebagai fasilitator bukan regulator yang membuat peraturan di bidang pers.

Dalam keterangan Dewan Pers di persidangan juga mengakui yang berhak membuat peraturan pers adalah organisasi-oganisasi pers. Dewan Pers hanya memfasilitasi keputusan atau konsensus bersama organisasi-organisasi pers itu menjadi peraturan Dewan Pers.

Keterangan pihak terkait yakni pimpinan organisasi pers konstituen Dewan Pers di depan majelis hakim bahwa pihaknya tidak dirugikan hak konstitusinya dengan adanya peraturan Dewan Pers.

Sementara di luar persidangan, salah satu konstituen yakni Serikat Media Siber Indonesia justeru melayangkan protes keras atas kesewenangan Dewan Pers yang tidak melaksanakan keputusan bersama organisasi-oganisasi pers konstituen mengenai peninjauan Statuta Dewan Pers.

SMSI juga menyurat ke Presiden RI agar tidak menetapkan SK Dewan Pers yang sudah diajukan ke Presiden.

Menurut surat yang dilayangkan SMSI dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ke Dewan Pers dan Presiden, Dewan Pers menerapkan standar ganda. Ada organisasi perusahaan pers yang hanya memiliki 7 anggota dan tidak memiliki pengurus di minimal 15 provinsi tapi ditetapkan sebagai konstituen dan justeru memiliki 2 orang keterwakilan di Dewan Pers.

Sementara SMSI yang memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia tapi tidak ada satupun keterwakilannya di keanggotaan Dewan Pers dalam kepengurusan baru periode 2022-2025.

Gugatan terhadap eksistensi Dewan Pers ini makin kencang setelah muncul tulisan mengenai dampak dari Peraturan Dewan Pers yang tidak masuk dalam lembar negara dan system pemilihan anggota Dewan Pers yang dinilai cacat hukum.

Kondisi ini tentunya menggambarkan Dewan Pers telah gagal menjalankan amanahnya sebagaimana diatur dalam UU Pers. Dewan Pers justeru menciptakan kekacauan dan merusak tatanan kehidupan pers nasional.

Kewenangan organisasi-organisasi pers menata dan meningkatkan kehidupan pers nasional diambil alih Dewan Pers. Akibatnya, Revolusi Pers di Indonesia tak bisa dihindari.

Era digital informasi yang makin tak terbendung menuntut peran organisasi pers yang dominan untuk mengembalikan marwah kebebasan pers kepada wartawan.

Saatnya kehidupan Pers Indonesia diatur oleh wartawan bukan oleh pengusaha media dan kaum elit. Pemerintah harus buka mata lebar-lebar bahwa Revolusi Pers merupakan jawaban dari kekacauan yang terjadi selama ini.

Kebutuhan Masyarakat
Pers Indonesia sudah dikotori oleh konglomerasi media yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Media mainstream lebih banyak memainkan isu yang cenderung menciptakan perpecahan.

Masyarakat setiap hari dicekok dengan berita kritik pemerintah tanpa solusi. Seolah-olah negeri ini penuh dengan keributan antar politisi dan sengketa pribadi pesohor yang masuk ke ruang publik.

Informasi pencapain pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah untuk memudahkan masyarakat mengetahui fasilitas yang diberikan pemerintah tidak laku bagi pemberitaan di media mainstream.

Isu panas di bidang politik dan perdebatan antar tokoh lebih mendominasi layar pemberitaan media. Sedemikian burukah pemerintah Indonesia di mata pers Indonesia sehingga nyaris tidak ada berita bom bastis tentang prestasi atau pelayanan masyarakat yang baik di tengah krisis.

Berita tentang cara keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi jarang dimuat media mainstream. Padahal, publik butuh informasi apapun tentang kiat dan cara keluar dari kemiskinan pasca pandemi.

Media lokal yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah pun terjebak dan hanya sibuk dengan berita pencitraan kegiatan kepala daerah. Karena hanya itu satu-satunya cara media lokal bertahan menyambung operasional media.

Jika saja belanja iklan bisa ikut dinikmati atau ada pemerataan di seluruh media di Indonesia maka independensi pers pasti akan terjaga. Dan pada gilirannya, pers akan professional dan masyarakat akan terpenuhi kebutuhan informasinya.

Jadi kesimpulannya, tak bisa tidak, revolusi pers wajib dilakukan di Indonesia. Revolusi industry telah berhasil menciptakan peluang dan mengentaskan masalah ekonomi di berbagai negara. Kini saatnya revolusi pers harus disukseskan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Selamat Hari Pers Nasional 2022.

Buntut Kriminalisasi Kepsek, Ratusan Siswa dan Alumni SMAN 3 Poso Kirim Surat ke MA

Layar Independen, Jakarta, 8 Februari 2022

Sebanyak 95 siswa SMA Negeri 3 Poso bersama 14 orang alumni sekolah ini mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) agar kiranya MA segera memberikan salinan putusan kasasi atas vonis 4,5 tahun penjara yang ditimpakan kepada guru mereka Drs. Suhariono. Turut juga mengirimkan surat permohonan ke Ketua MA, 2 orang rekan guru SMAN 3 Poso, atas nama I Putu Sudama (51) dan Hendro Firgiawan Fristanto (31).

Ratusan surat dari SMAN 3 Poso itu dikirimkan ke Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) untuk diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Saya telah menerima lebih dari 100 surat dari siswa, alumni dan guru SMA Negeri 3 Poso pada hari ini, Senin, 7 Februari 2022. Seluruh surat tersebut berbentuk soft-copy yang dikirim melalui email ke Dewan Pengurus Nasional PPWI,” ungkap Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media-media, Senin, 7 Februari 2022.

Surat-surat itu, lanjut Lalengke, ditulis tangan di atas kertas tulis bergaris, sebagaimana kertas buku tulis anak sekolah. Umumnya surat dari para siswa dan guru itu dibuat pada tanggal 7 Februari di Poso. “Dilihat di bagian atas surat, hampir semua suratnya dibuat di Poso pada tanggal 7 Februari 2022,” sambung Lalengke.

Sebagaimana diberitakan di ratusan media se tanah air, seorang guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah di Poso diduga kuat telah menjadi korban kriminalisasi oleh oknum Kejaksaan Negeri Poso, Sulawesi Tengah [1]. Kepala SMAN 3 Poso atas nama Drs. Suhariono telah didakwa oleh Kejari Poso melakukan tindak pidana korupsi melalui pungutan dana komite sekolah dan menggunakannya untuk kegiatan sekolah termasuk pemberian insentif kepada guru-guru yang memberikan tambahan belajar siswa.

Pembayaran insentif kepada guru-guru yang memberikan les belajar kepada siswanya tersebut dipersoalkan oleh Kejaksaan Negeri Poso, dan menjerat Suharyono dengan tuduhan penyalagunaan kewenangan dan penggelapan untuk memperkaya diri dan atau orang lain. Tuduhan Kejari Poso itu tidak terbukti di PN Tipikor Palu. Oleh sebab itu, Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan kasus tersebut membebaskan Suhariono dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.

Namun aneh bin ajaib, permohonan kasasi yang diajukan Kejari Poso dikabukan Mahkamah Agung yang tanpa tedeng aling-aling menghukum guru yang baik hati itu dengan kurungan 4,5 tahun penjara. Terkait keputusan MA itu, Lalengke menduga bahwa para hakim –yang dianggap agung– yang memeriksa permohonan kasasi dari Kejari Poso itu sangat mungkin tidak membaca dengan cermat persoalan yang dikasuskan oleh Jaksa terhadap Suhariono [2].

“Jangankan dianalisa dan ditelaah dengan benar, berkasnya saja mungkin tidak dibaca. Sangat berbahaya negara ini memiliki jajaran hakim yang sembarangan membuat keputusan. Nasib warga negara dibuat seperti mainan seenak udelnya saja. Padahal, para hakim itu tahu dan paham prinsip memutuskan perkara: ‘Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah’,” beber pria yang menamatkan studi masternya di bidang Applied Ethics di konsorsium Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini.

Keanehan MA tidak berhenti sampai di situ. Lembaga peradilan di tingkat tertinggi di Indonesia tersebut hingga saat ini belum menerbitkan dan atau memberikan salinan putusan kasasi atas perkara Suhariono nomor 1999 K.PID.SUS/2021. “Pak Suhariono sudah dijebloskan ke penjara lebih dari 5 bulan, namun salinan putusan MA terkait kasus beliau ini belum turun. Kelalaian semacam itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pengadilan terhadap warga negara,” tegas Wilson Lalengke yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Kembali ke surat-surat dari para siswa, alumni, dan guru-guru SMAN 3 Poso di atas, Lalengke yang menerima surat itu mengaku sangat prihatin dan bersedih hati membaca isi permohonan tulus dari para siswa dan kolega Suhariono. “Sebagai guru, saya dapat merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh para siswa, alumni, dan rekan-rekan guru di SMAN 3 Poso. Saya amat prihatin dan bersedih ketika membaca surat-surat itu. Anak-anak dengan sangat santun dan rendah hati penuh hormat, meminta MA segera menerbitkan salinan putusan kasasi atas kasus yang menjerat gurunya. Mereka bukan minta Suhariono dibebaskan, mereka hanya meminta agar salinan putusan segera diberikan. Para siswa lebih melek prosedur hukum daripada para hakim yang bertitel professor doktor di MA,” beber pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan SMK Kansai Pekanbaru ini sedih.

Mewakili isi hati kelompok siswa, alumni, dan guru, berikut ini disalinkan masing-masing satu surat dari masing-masing kelompok.

Surat siswa SMAN 3 Poso:

Poso, 07 Februari 2022

Kepada:
Yang Mulia Ketua MA-RI
Yang Mulia Majelis Hakim Agung
di – Jakarta

Omswastiastu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Desak N. Parwati
T.T.L.: Poso, 10 Juli 2003
Pekerjaan: Pelajar
Alamat: Poso, Sulawesi Tengah

Melalui surat ini saya memohon untuk menerbitkan salinan putusan perkara guru saya Bapak Drs. Suhariono, dengan nomor perkara: 1999 K.PID.SUS/2021, sebagai dasar hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK).

Selama 3 tahun saya menjadi siswa di SMAN 3 Poso dan mengenal beliau sebagai Kepala Sekolah tidak pernah sekalipun saya melihat ataupun mendengar beliau berbicara dengan nada tinggi kepada rekan beliau sesama guru ataupun kepada siswa. Saya mengenal beliau adalah orang yang sangat baik, sabar dan juga jujur. Jadi saya yakin bahwa beliau tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan.

Demikian Surat ini saya buat, atas penerbitan putusan dimaksud diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Desak Nyoman Parwati

Surat alumni SMAN 3 Poso:

Poso, 7 Februari 2022

Kepada Yth.
Bapak Ketua MA
di
Jakarta

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Kurniawan Rantesigi
Tempat tangal lahir: Ujung Pandang, 7 November 1994
Pekerjaan: Freelancer
Alamat: Jl. P. Jawa II Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota

Melalui surat ini saya mohon bantuannya untuk segera menerbitkan salinan putusan perkara guru saya Bapak Drs. Suhariono, dengan nomor perkara: 1999 K.PID.SUS/2021, karena akan melakukan upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK).

Saya selaku alumni SMA Negeri 3 Poso sangat mengenal sosok beliau yang sangat baik, ramah, merangkul siswa, serta murah senyum, dan bisa beradaptasi dengan siswa saat belajar mengajar maupun di luar sekolah. Saya sangat prihatin atas hukuman kepada beliau yang harus menanggung sendiri vonis penjara selama 4 tahun.

Demikian permohonan ini semoga Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan. Mohon maaf apabila saya salah dalam penyebutan nama jabatan.

Hormat saya,
Kurniawan R.

Surat guru SMAN 3 Poso:

Poso, 7 Februari 2022

Kepada Yth.
Bapak Ketua MA
Bapak Majelis Hakim Agung
di Jakarta

Salam Bahagia,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: I Putu Sudama
Umur: 51 tahun
Pekerjaan: Guru pada SMAN 3 Poso
Alamat: Jl. Pulau Madura, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota

Melalui surat ini saya mohon bantuan sekiranya dapat mempercepat penerbitan “Salinan Putusan” atas perkara rekan kerja saya a.n. Drs. Suhariono, nomor: 1999 K.PID.SUS/2021, oleh karena keluarga dan Tim Pengacaranya akan melakukan upaya hukum PK.

Adalah sesuatu yang sangat membingungkan menurut saya, rekan saya sudah dipenjara sementara alasan-alasan/pertimbangannya sampai dengan saat ini belum diketahui (+/- 5 bulan telah dipenjara). Ilustrasinya seperti ini jika saya contohkan: Jika saja Bapak/Ibu punya anak sekolah, kemudian anak tersebut dikeluarkan dari sekolah atau tidak naik kelas tanpa diberikan Raport. Pasti Bapak/Ibu akan bertanya “APA ALASANNYA SEHINGGA DIKELUARKAN DARI SEKOLAH ATAU APA ALASANNYA SEHINGGA TIDAK NAIK KELAS?”

Semoga Bapak/Ibu Ketua MA atau Majelis Hakim yang mulia memahaminya.

Demikian Permohonan saya ini, semoga Bapak/Ibu membantu, atasnya saya ucapkan terima kasih.

Mohon maaf bila penyebutan jabatan tidak sesuai.

Hormat saya,
I Putu Sudama

“Semoga MA masih memiliki, walau sedikit, hati nurani untuk tidak mengabaikan surat-surat warga SMAN 3 Poso yang akan diserahkan segera ke lembaga tersebut,” tutup Wilson Lalengke mengakhiri keterangannya. (APL/Red)