Proyek Dana Hibah Desa Jogodayuh Di Duga Salahi NPHD

Proyek Dana Hibah Desa Jogodayuh Yang Diduga Salahi NPHD

Layar Independen, Madiun, 27 Desember 2021

Setelah diberitakan pada edisi 25 Desember 2021 dengan judul “Diduga Kades Jogodayuh Borong Proyek Siluman”. Di duga alergi terhadap awak media. Pasalnya, Dawam Kamituo Desa Jogodayuh yang dikonfirmasi waktu di Catur Resort, mengatakan dengan nada arogansi, bahwa anda ini siapa, belum kenal saya (Dawam – Red), sudah berani menaikkan berita. Terkait dengan pembangunan di saluran milik Dinas PUPR tidak perlu ijin cukup dengan pemberitauan.
“Anda ini siapa, belum kenal dengan saya! Sudah berani menaikan berita. Ijin itu tidak perlu cukup dengan pemberitauan” cetus Dawam (27/12).
Sementara itu, ditempat yang sama Boiran Kepala Desa Jogodayuh juga mengatakan, bahwa itu bukan merupakan anggaran tahun 2021 atau 2022. Dana sebesar Rp. 200.000.000-, (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan dana hibah provinsi Jawa Timur dan kita diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk pekerjaan nya. Jadi, kalau hanya tidak ada papan nama tidak pantas di jadikan berita.
“Hanya sekedar tidak ada papan nama saja koq dibuat berita” kata Boiran.
Padahal, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008. Tentang Hibah Daerah, di pasal 14 menyebutkan.
Pasal 14
(1) NPHD atau NPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling kurang memuat ketentuan mengenai:
a.Tujuan hibah;
b.Jumlah hibah;
c.Sumber hibah;
d.Penerima hibah;
e.Persyaratan hibah;
f.Tatacara penyaluran hibah;
g.Tatacara penggunaan hibah;
h.Tatacara pelaporan dan pemantauan hibah;
i.Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
j.Sanksi.
Sedangkan NPHD merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan Kepala Daerah. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
Bahkan tentang ke arogansi seorang perangkat yang mengatakan bahwa” anda siapa tidak kenal dengan saya, kok berani naikkan berita”. Dengan adanya ucapan itu, sudah jelas di Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Pasal 1 ayat 1 Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Dit/Ngi/Pri)