Memberi Peringatan Sepihak, Dinas Kesehatan Kota Kediri Terancam Dilaporkan Oleh RS Ahmad Dahlan Kediri

Masbubin Kuasa Hukum Dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri Memakai Jas Hitam

Layar Independen, Kediri, 23 November 2021

Pelemik isu negatif atau pemberitaan penahanan pasien yang meninggal dunia di RS Ahmad Dahlan pada Rabu ( 23/11/21) dari Advocate And Corporate Lawyer Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah ( Asyiyah ) Se Jawa Timur sebagai Hukum adakan Press Realise bersama awak media cetak maupun online.

Masbuhin selaku kuasa hukum dari Rumah Sakit Muhamadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri menyampaikan dalam press release nya terkait berita penahanan pasien Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan kota Kediri bahwa hal itu tidak benar karena pasien yang dinyatakan meninggal dunia tersebut butuh proses medis seperti Post Mortem dan konfirmasi berbagai data administrasi lain dari pihak keluarga pasien yang memang memerlukan waktu, terang Masbuhin.

Masbuhin menambahkan, terkait pembiayaan yang dikeluhkesahkan oleh keluarga pasien sebenarnya sudah diberi jalan keluar secara baik oleh Managemen Rumah Sakit ketika keluarga pasien tidak memiliki BPJS, maka dapat memanfaatkan program Corporate Social Responsibility ( CSR ) untuk pasien yang tidak mampu melalui LAZISMU, akan tetapi disini telah terjadi kesalah pahaman dimana keluarga pasien kami duga menginformasikan kepada orang lain secara kurang pas, lalu direspon secara reaktif , sehingga seolah-olah Rumah Sakit menahan pasien tersebut dan sampai adanya penggalangan dana untuk diserahkan ke Rumah Sakit, ungkap Masbuhin.

Untuk pihak yang menyerahkan hasil penggalangan dana tersebut untuk mengambil kembali atau menitipkan sesuatu di Rumah Sakit untuk diambil, ucapnya.

Segala kesalahpahaman antara Rumah Sakit dengan keluarga pasien itu sebenarnya sudah langsung terselesaikan secara tuntas pada saat itu juga pada Minggu 14 November 2021 melalui LAZISMU dan silahturahmi dengan keluarga pasien,bahkan sampai saat ini masih terbina dengan baik dan kenapa ada pihak-pihak diluar keluarga yang tidak berkepentingan terus mempermasalahkan kesalahpahaman ini, maka kami pertanyakan motifnya apalagi menggelar aksi damai dengan tujuan yang kami sendiri gagal untuk memahami motifnya tersebut, ulas Masbuhin.

Terkait penerbitan surat peringatan ke I dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, kami langsung respon dan balas beri peringatan balik kepada Dinas Kesehatan Kota Kediri karena alasan hukum yang mana penerbitan surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri telah dengan sengaja memgabaikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik ( good governance ) yaitu transparansi, partipasi, dan akuntabilitas serta tidak hati – hati dalam menjalankan konstantiring, kualifisir dan konstituiring terhada persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, ulas Masbuhin.

Seharusnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri sebelum menerbitkan surat peringatan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan melakukan check and recheck, check and balance terhadap persoalan ini secara benar dan karena itulah kami telah memberikan waktu 6 ( enam ) hari agar Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait keabsahan dan legal reasoning surat tersebut dan bila dengan batas waktu tidak ada klarifikasi surat peringatan tersebut kami akan melaporkan ke lembaga pemerintah terkait, tandas Masbuhin.

Seusai press release, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan memberikan santunan kepada keluarga pasien. ( Bond )