Pembukaan Dana Hibah Kopwan Bina Bhakti Amburadul, Praktisi Hukum : Korupsi Sekecil Apapun Harus Ditindak Tegas

Layar Independen, Ponorogo, 17 November 2021

Dugaan korupsi dana hibah provinsi angaran tahun 2010 dan tahun 2015 yang di peroleh Koprasi Bina Bhakti Desa Belang Kecamatan Bungkal yang dilakukan oleh oknum Pengurus Kopwan Bina Bhakti semakin hangat di perbincangkan oleh Kopwan se Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, para oknum Pengurus Kopwan Bina Bhakti selain diduga bancaan dana hibah provinsi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga diduga telah kangkangi peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IV/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Koprasi.

Siti Nurohmatin Ketua Kopwan Bina Bhakti


Salah satu anggota Kopwan Bina Bhakti yang namanya enggan untuk di tulis menjelaskan bahwa modal Kopwan selain dari dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), simpanan pokok Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu), juga dari simpanan wajib sebesar Rp.10.286.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu).
“Kalau modal Kopwan ditahun 2010 sampai 2015 sebesar Rp.61.986.000,- dan itu, belum termasuk bunga dan provisi. Sekarang di kas cuma ada uang kurang lebihnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanpa perincian yang jelas apa ini masuk akal” ucap salah satu anggota Kopwan.
Sementara itu, Siti Nurohmatin Ketua Kopwan Bina Bhakti di konfirmasi melalui WhatsApp hanya menuliskan bawa “Kita belum selesai pengecekan” tulis Siti Nurohmatin.

Suwarni Bendahara kopwan Bina Bhakti


Tidak jauh beda dengan Bendahara Kopwan Suarni yang juga dikonfirmasi melalui WhatsApp menuliskan. “terimakasih Dan Ini Masih Dalam Pembenahan Belum Selesai jadi belum bisa Komfirmasi” tulis Suarni.
Menurut praktisi hukum Rosyih Pamudji,.S.H., M.H, korupsi merupakan suatu perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara karena sumber dana bisa dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah dari keuangan negara dan sekecil apapun dananya dari negara harus di pertanggung jawabkan.

Sedangkan bentuk korupsi itu, sendiri bisa merupakan penyelewengan, manipulasi, mark up, pemberian hadiah, persenan dan masih banyak lagi.
Dana hibah yang sumbernya dari APBN/APBD harus bisa dipertanggung jawabkan, jika tidak bisa dipertanggung jawabkan berarti termasuk korupsi. Sekecil apapun korupsi itu tetap harus ditindak tegas. Kalau KPK menangani diatas 2 M, Polisi dan Jaksa ada bagian unit tipikor, keuangan yang sumber dari negara pelanggar pidana pakai UU.Tipikor, tapi kalau sumbernya dari swasta pakai UU KUHP bisa masuk ranah pidana umum (Pidum).
Sedangkan menurut para ahli korupsi itu,

  1. Nurdjana (1990) Pengertian korupsi Menurut Nurdjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.
  2. Robert Klitgaard
    Pengertian korupsi menurut Robert Klitgaard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
  3. UU No. 20 Tahun 2001Pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara (Red)