Ombudsman Jawa Timur: Koordinasi kan Dulu Dengan Inspektorat

Foto Profil WhatsApp Ombudsman Jawa Timur

Layar Independen, Madiun, 7 Oktober 2021

Kusni warga Rt 09 Rw 04 Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri yang dikriminalisasi oleh piha oknum Pj Ngadirejo melalui Surat bernomor : 593/199/402.415.06/2021, tidak pantang menyerah dan terus berupaya mencari ke adilan dengan menempuh jalan hukum.

Surat Yang Di Buat Pj Kepala Desa


Melalui Rosyih Pamudji, S.H.,MH selaku kuasa hukum Kusni dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengaduan tertanggal 24 September kemarin akhirnya mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Hal, ini dibuktikan dengan melalui via telepon kliennya pada tanggal 6 Oktober kemarin mendapatkan telfon dari Polres Madiun Kabupaten untuk bisa hadir pada hari Jumat tanggal 8 Ke Polres guna melengkapi data.
“Ya, kita memang di panggil oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi data, dan sekalian untuk bawa saksi” kata Rosyih Pamudji.
Lebih lanjut, Rosyih Pamudji. S.H.,MH juga menjelaskan bahwa kliennya di kriminalisasi oleh Pj Kepala Desa Ngadirejo. Pasalnya, melalui surat tertanggal 21 September di sebut kan hanya berdasarkan permohonan, yang notabene cuma melalui lesan Pj Kepala Desa Ngadirejo mengeluarkan surat pemberitahuan akan di adakan pembongkaran pagar milik Kusni. Seharusnya dia (Arif Wijanarko, SE Pj Kepala Desa -red) tau tugasnya bahwa Penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki tugas utama. Yaitu, menyelenggarakan pemerintahan desa agar tetap kondusif, sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, seharusnya Pj. kades itu peka dengan kehidupan masyarakat desa bukan malah main mata dan mengriminalisasikan masyarakat.
“Menurut saya, selaku penasehat hukum Kusni Pj Kepala Desa tidak seharusnya mengeluarkan surat itu (Surat Pemberitahuan bongkar pagar-red) dengan alasan apapun, apa lagi hanya bermodalkan permohonan secara lesan dan tanpa adanya musyawarah mufakat, ini konyol namanya” cetus Rosyih Pamudji, S.H,. MH.
Selain itu, penasehat hukum Kusni juga menjelaskan bahwa dirinya akan melayangkan surat ke inspektorat Kabupaten Madiun dan Bupati atas tindakan Pj yang sewenang-wenang.
“selain akan menempuh pidana juga akan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selain itu, kita akan segera melayangkan surat ke inspektorat dan Bupati untuk melaporkan berbuat Pj tersebut” jelas Rosyih Pamudji, S.H.,MH.


Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Madiun Joko Lelono saat dikonfirmasi melalui WhatsApp hanya menjawab dengan singkat.
“Ya biar difasilitasi p cmat mas, Sdh sy hub p cmt” Tulis Joko Lelono di pesan WhatsApp.
Sementara itu di waktu yang berbeda bagian pengaduan Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur dikonfirmasi menjelaskan bahwa hal semacam itu lebih baiknya di koordinasi kan dulu dengan pihak inspektorat Kabupaten dulu.
“Koordinasi kan Inspektorat dulu” tulis Ombudsman bagian pengaduan melalui pesan WhatsApp. (DP/Red)

Leave a Comment