Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi, Apa Mereka Tidak Sadar Celana Dalam Pun Dibelikan Masyarakat

Umum

Layar Independen, Madiun, 11 September 2021

Waktu perjalanan menuju ke pusat pemerintahan (Puspem) Jum’at (10/9) sekira jam 8:48. WIB, di tengah perjalanan tepatnya di kelurahan pilangbangoo, tiba – tiba ada sebuah montor yang di Kendarai oleh seorang ibu yang sedang membonceng anaknya, mendahului saya. Hal, ini memang tidak ada yang aneh kalau di jalan kita di dahului atau mendahului pengguna jalan lainnya. Yang menjadi aneh waktu itu pengendara motor yang mendahului saya, merupakan montor jenis Mio M3 125 warna hitam dengan nopol AE 3254 FP, Nopol tersebut berwarna merah atau lebih dikenal dengan kendaraan dinas yang merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, namun ini lain montor tersebut jelas di gunakan untuk kepentingan pribadi, yang jelas tidak mungkin ibu pengendara sepeda montor itu sedang berdinas karena membonceng seorang anak yang kira – kira berusia 6 tahun.
Padahal semua sudah tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang mengatur soal penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi tercantum di pasal 4, yang ditetapkan dijakarta tanggal 6 juni 2010
Ditanda tangani oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
Bahkan KPK pun telah mengeluarkan surat edaran ihwal penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006, tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah pasal 1 huruf (g) yang dimaksud dengan kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas yang terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan, disitu sudah jelas penggunaan kendaraan dinas selain dari apa yang ditentukan, maka dapat ditentukan penyalahgunaan wewenang.
Semua kan sudah jelas, sebenarnya orang yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ini, orang bandel, buta hukum, opo moh moco?
Semua terserah penilaian dari si pembaca.
Sebenarnya orang ini, bagaimana? Mengunakan fasilitas nengara seolah itu miliknya sendiri, apa mereka tidak sadar bahwa celana dalamnya pun di belikan oleh masyarakat?.
Dalam pemikiran liar saya, Kendaraan dinas berasal dari APBN/APBD,
Pemeliharaanya APBN/APBD yang merupakan uang rakyat yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi dibawa piknik bersama keluarga, walaupun bensin dari kantong pribadi, jika ada trobel atau kerusakan diganti dari uang pribadi, tetap saja itu menyalahgunakan amanah rakyat. Jangan – jangan itu nanti di sewakan. (Ngi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *