KPM BPNT Tidak Ditentukan Alias Bebas Memilih Bin Mboten Paketan

Kabar Desa

Layar independen , Madiun, 29-05-21

Program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di terima oleh keluarga penerima Manfaat (KPM) yang di salurkan oleh Kementerian Sosial dengan mekanismenya, BPNT dilakukan menggunakan akun elektronik. Jadi, KPM menerima dana tunai sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu) Perbulan yang ditransfer ke rekening masing-masing KPM bekerja sama dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan, tidak hanya beras seperti pada rastra. Dengan catatan pembelian di E- Warung Gotong royong kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e- Warung KUBE PKH) dengan jenis dan kualitas yang tidak ditentukan alias bebas memilih bin mboten paketan. Selain itu, BPNT juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan atau hal lain yang diperlukan. Namun disayangkan bahwa BPNT program pemerintah itu, diduga telah disalah gunakan oleh E- Warung milik Siti Munawaroh yang terletak di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Pasalnya e-warung yang di kelola oleh Siti Munawaroh tidak memberi kesempatan kepada KPM untuk memilih menu sesuai kebutuhan, melainkan secara halus e-warung yang bekerja sama dengan Himbara itu, merampas hak KPM dan menzalimi nya dengan cara si KPM dikasih paketan dengan jenis paketan tidak layak. Hal itu, sudah sejak mulai nya awal penyaluran sampai saat ini.
Siti Munawaroh saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menuliskan bahwa sebelum pencarian saja sudah saya kabarkan ke pendamping, yang jelas kalau tidak layak ya tidak saya bagikan.
“Nyorot kok pisang yang tidak layak, sedang kan yang menerima saja mau kok di provokasi” tulis Siti Munawaroh di WhatsApp.
Selain itu, Siti Munawaroh juga menuliskan bahwa dirinya juga tidak terima bila pisang mentah jenis pisang kepok di katakan tidak layak.
“Saya tidak terima bila pisang itu, dikatakan tidak layak dan saya siap akan melaporkan” terang Siti Munawaroh di WhatsApp.
Sementara itu, KPM yang belum mau namanya di media kan, menjelaskan bahwa pemaketan itu sejak mulai dulu sampai sekarang.
“Dari dulu sistem nya sudah dipaketkan dan kita tidak pernah disuruh memilih apa yang kita butuhkan, bahkan pernah kita mendapatkan singkong yang tidak bisa di masak, kunir, bawang merah yang sebagian busuk dan kangkung yang sudah layu. Pada intinya kita sebagai KPM tidak pernah di ajak bicara tentang apa yang kami butuhkan” ucapan salah satu KPM.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Madiun Andi Wijayanto, S. Hut. MM dikonfirmasi menjelaskan E- Warung yang baik itu, sebenarnya harus bisa melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Andi Wijayanto, S. Hut, MM


“KPM yang memiliki uang bukan e – Warung, jadi dalam hal ini KPM lah raja nya bukan e – Warung” kata Andi Wijayanto, S. HUT. MM.
Bahkan selain itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial ini juga menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di e-warung Desa Nglandung Kecamatan Geger tersebut sudah kita selesaikan dengan cara si pemilik e-Warung kita suruh buat pernyataan.
“Secara teknis itu sudah kita selesaikan apa bila itu masih dilakukan oleh pemilik e-Warung kita akan melayang kan surat ke Himbara, karena yang menunjuk e-warung itu, Himbara bukan kita. Dan terkait perselisihan antara KPM dan pemilik e-Warung itu bukan urusan kita” tegas Andi Wijayanto, S. HUT, MM.

Surat pernyataan e- Warung


Sampai brita ini di unggah pihak KPM yang berselisih belum mau dikonfirmasi lantaran KPM tersebut menunggu kuasa hukumnya.
Sedangkan dari pendamping belum bisa dikonfirmasi, lantaran saat Suprianto selaku Korda BSP diminta nomor pendamping cuma menjawab akan akan saya ijin dulu ke pimpinan. (DP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *