E- Warung Salahi Panduan Umum, Kepala Desa Minta maaf Ke Masyarakat

Kabar Desa

Layar Independen, Madiun, 26, 05, 2021

Penyaluran raskin yang diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warung yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1.Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.

2.Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

3.Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

4.Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Dimana program pemerintah yang bertujuan baik itu, di duga disalah gunakan oleh E- warung yang berada di Desa Nglandung Kecamatan Geger?

Surat Pernyataan Dari E – Warung

Pemilik E – Warung di duga telah menyalahi Panduan Umum sembako tahun 2020. Di mana KPM dipaksa secara halus dengan cara membeli sembago dengan cara paketan yang sudah di tentukan oleh pemilik warung. Dan selain itu, bahan yang di sediakan oleh warung E terkesan seenak si pemilik Warung.

Barang Yang Di Sediakan Oleh E – Warung

Drs. Ahmad Pamuji Kepala Desa Nglandung saat di konfirmasi menjelaskan, memang ada sedikit permasalahan di masyarakat Desa Nglandung tentang pembagian SEMBAKO BPNT dan PKH. Kesalahan tersebut terletak pada jenis barang yang dibagikan dan Saya sebagai kepala desa tetap tanggap apa yg menjadi permasalahan di desa.

Kepala Desa Nglandung Drs. Pamuji saat memanggil Pemilik E – Warung

“Kesalahan terletak pada pemaketan” ucap Drs. Ahmad Pamuji

Lebih lanjut, Kepala Desa Nglandung menerangkan dirinya segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah secepatnya, dengan cara musyawarahkan dengan dinas terkait.

“Saya sudah panggil Pengelola E – warung, Pendamping Desa, Dinas sosial, Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini kami membuat pernyataan Efek Jera dari semua elemen yang terkait. dan saya selaku Kepala desa menegaskan untuk bekerja yang lebih hati hati dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, karena mau bagai manapun tanggung jawab sepenuhnya masalah yang ada di desa ya pemerintahan desa” terang Kepala Desa Nglandung.

Selain itu, dengan lapang dada serta ucapan yang tulus Drs. Ahmad Pamuji selaku Kepala Desa dan pemerintahan desa meminta maaf apa bila selama ini ada pelayanan yang kurang memuaskan.

“saya selaku kepala desa dan atas nama Pemerintah Desa dengan ucapan tulis mohon maaf kepada seluruh masyarakat ku. bila ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan, kami selaku pemerintahan desa akan selalu berbenah dalam layanan masyarakat yang lebih baik. Hal, itu lakukan demi masyarakat ku tercinta” jelas Drs. Ahmad Pamuji. (DP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *