Aktualisasi dan Implementasi Nilai Pancasila Guna Membentuk Integritas sebagai Tameng Melawan Korupsi dan Politik Balas Budi di Indonesia

Oleh : Afifa Tyastiti

Pengantar

Indikasi kemajuan suatu negara dapat dilihat dari laju pembangunan yang dilakukan negara tersebut. Pembangunan merupakan suatu usaha yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala aspek kehidupan. Dilihat dari keanekaragaman dan sumber daya alamnya, Indonesia merupakan negara terkaya di Asia. Sayangnya, Indonesia tidak termasuk ke dalam kategori salah satu negara maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Bukan hanya dari segi intelektual, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadian tiap individu.

Lemahnya moral dan tingkat kejujuran aparat birokrasi negara membuat semakin meningkatnya kasus politik balas budi yang membuka peluang korupsi terjadi di negara tercinta ini. Korupsi sebagai dampak dari politik balas budi bagaikan patologi sosial yang sulit untuk dihapus dari sistem penyelenggara negara. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat di segala aspek karena mencakup kerugian negara secara materiil. Jika melihat dampak yang sedemikian besar, lantas bisakah politik balas budi dan korupsi di Indonesia ini diberantas hingga benar-benar musnah? Apabila negara ingin maju, bukankah politik balas budi dan korupsi harus lebih dahulu dimusnahkan dari segala proses pembangunan? Jika tidak berhasil memberantas korupsi atau minimal menguranginya sampai titik rendah, jangan pernah berharap Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dari negara lain untuk menjadi negara maju. Pembiaran terhadap pelaku politik balas budi dan korupsi dapat menjadi jurang kehancuran bagi negara tercinta ini.

Menilik Kondisi Politik Balas Budi dan Korupsi di Indonesia

Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar dalam hal pemberantasan korupsi yang banyak dilakukan oleh para pemimpin rakyat. Pemimpin yang korup banyak dihasilkan dari politik balas budi. Korupsi hingga turunannya, seperti suap dan kolusi, menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Penyelewengan wewenang untuk kepentingan pribadi masih banyak dijumpai pada tata kelola sistem birokrasi dan lembaga lainnya. Korupsi merupakan praktik kejahatan yang seakan telah menjadi budaya dalam kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Korupsi menjadi permasalahan laten yang dianggap hal biasa di negeri ini. Koruptor sejatinya tidak hanya berasal dari golongan politisi saja, beberapa diantaranya juga ditemukan golongan pengusaha, penegak hukum, petinggi negara, hingga para pelaku seni. Padahal, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Namun hal itu tidak membuat kasus korupsi semakin menurun dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Salah satu contoh kasus politik balas budi yang kemudian menjadi akar korupsi adalah kasus rasuah yang menjerat Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad, pada 2018 lalu. KPK menduga tim sukses Yahya ini terlibat dalam bag-bagi hasil sejumlah proyek. Disamping itu, dalam rentang waktu 2014 hingga 2019, KPK mencatat ratusan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan jumlah terbanyak justru terjadi di level pemerintahan pusat. Tercatat sebanyak 359 kasus korupsi yang terjadi di tingkat pemerintahan pusat ini. Dalam rentang waktu tersebut, juga ada 10 (sepuluh) daerah yang memiliki kasus korupsi terbanyak. Diantaranya provinsi Jawa Barat yang menempati peringkat kedua setelah pemerintahan pusat dengan 101 kasus, disusul Jawa Timur dengan 85 kasus, Sumatera Utara dengan 64 kasus, DKI Jakarta dengan 61 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus, Jawa Tengah dengan 49 kasus, Lampung 30 kasus, Banten dengan 24 kasus, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Papua 22 kasus. Dengan kondisi seperti ini, dalam parameter tidak adanya korupsi pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-97 dari 126 negara dengan skor 0,38 dari skala 0-1.

Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan kronis dan semakin parah tiap tahunnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya manusia yang kurang mendukung membuat perkembangan kasus korupsi semakin meluas. Meskipun hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas adanya korupsi, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meminimalisir kejahatan korupsi pada saat ini dan masa yang akan datang. Berbagai undang-undang dan upaya perombakan telah dilakukan untuk pemberantasan korupsi, namun tidak dapat dijadikan jaminan bahwa hal tersebut dapat mengurangi tindakan korupsi secara masif. Nyatanya, sampai detik ini praktik korupsi masih saja terjadi.

Teori Penyebab Tindakan Korupsi sebagai Hasil Politik Balas Budi

Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah kejahatan berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Dari segi hukum, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Para ahli menyebutkan beberapa teori yang menyebabkan tindakan korupsi, diantaranya :

  1. Teori Klitgaard

Teori Klitgaard lebih dikenal dengan teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Teori ini mengatakan korupsi dapat terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak diikuti dengan akuntabilitas. Artinya, monopoli yang dilakukan oleh pimpinan serta tingginya kekuasaan seseorang tanpa pengawasan yang memadai dari aparat pengawas menyebabkan dorongan untuk melakukan korupsi.

  • Teori GONE

Teori ini dicetuskan oleh Jack Bologne, yang menyebutkan faktor perilaku korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan pengungkapan (expose). Teori Cost Benefit Model

Teori ini menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi apabila manfaat yang diperoleh dari tindakan korupsi dirasa lebih besar dibandingkan dengan resikonya.

  • Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Dalam teori ini dijelaskan korupsi dapat terjadi jika ada kesempatan atau peluang yang didukung oleh lemahnya sistem pengawasan, serta adanya keinginan yang didorong atas kebutuhan dan keserakahan seseorang.

  • Teori Triangle Fraud

Teori yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey ini menyebutkan ada tiga penyebab mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Pertama, adanya tekanan (pressure). Kedua, karena adanya kesempatan (opportunity) untuk melakukan korupsi. Ketiga, rasionalisasi (rationalization). Ketiga faktor tersebut memiliki tingkatan yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

Faktor penyebab korupsi di Indonesia sendiri lazimnya dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, yaitu rendahnya kualitas moral dan integritas individu yang menimbulkan sifat tamak, serakah dan gaya hidup yang konsumtif. Demi memenuhi kepentingannya sendiri, seseorang rela melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah dan tidak dijalankan sesuai dengan prosedur. Monopoli politik kekuasaan berupa politik balas budi juga merupakan sumber korupsi karena tidak ada lagi kontrol oleh lembaga yang mewakili masyarakat.

Impelementasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Norma dalam Pencegahan Korupsi dan Politik Balas Budi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan para founding fathers ketika Indonesia didirikan, yang juga mencakup nilai-nilai yang dikehendaki bagi masyarakatnya. Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa melalui nilai yang telah diatur sedemikian rupa. Namun, dalam perjalanan panjang berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami deviasi (penyimpangan) dalam implementasi dan aktualisasi nilai-nilainya. Misalnya, masalah korupsi yang terjadi di Indonesia kian menjadi masalah yang sangat serius. Implementasi nilai-nilai Pancasila, mulai dari keadilan, kejujuran dan etika belum dapat terwujud sempurna. Pendekatan hukum yang selama ini dilakukan juga belum berhasil menumpas kejahatan korupsi. Untuk itu, perlu adanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai realisasi dari nilai-nilai itu sendiri ke dalam bentuk norma tiap-tiap warga negara. Aktualisasi dan implementasi yang baik dapat tercapai apabila nilai-nilai Pancasila dapat melekat dalam hati nurani bangsa Indonesia. Pengembalian nilai-nilai Pancasila ini dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus menerus. Kedua, melalui pendidikan formal dan non-formal. Pada pendidikan formal perlu dilakukan revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Nilai-nilai Pancasila tidak cukup untuk dipelajari saja, namun juga harus diresapi, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pejabat maupun tokoh masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat luas mempunyai contoh yang baik untuk diikuti.

Nilai-nilai Pancasila apabila benar-benar dipahami, diresapi, dihayati dan diamalkan mampu menurunkan angka korupsi atau bahkan menumpasnya. Sila pertama mengajarkan tiap warga negara untuk beragama dan memiliki rasa takut pada Tuhan, sehingga diharapkan mampu mencegah tindakan korupsi. Disamping itu, penanaman nilai Pancasila tidak cukup dengan hanya satu nilai, karena nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari sikap Pancasilais yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, penting untuk menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Implementasi nilai Pancasila perlu menggunakan berbagai unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, negara, dan institusi pendidikan. Dari unsur-unsur tersebut, negara memiliki kewajiban yang paling krusial untuk menindak korupsi melalui berbagai langkah maupun solusi, misalnya memasukkan pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi, revitalisasi supremasi hukum yang lebih kuat, penghapusan remisi bagi para koruptor, optimalisasi transparansi perencanaan program penganggaran, meningkatkan literasi anti-korupsi, membangun budaya anti-korupsi, serta memiskinkan pelaku korupsi sebagai bentuk ketegasan hukum.

Akhir Kata

Praktik politik balas budi yang membudaya di kalangan pejabat rentan untuk membuka peluang korupsi. Maka dari itu, demi menghindari kasus korupsi yang sedemikian memuncak, politik balas budi yang dilakukan oleh pejabat negara harus dihapuskan melalui aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam langkah ini, negara memiliki peran utama sebagai penggerak dan kontrol terhadap nilai-nilai Pancasila. Negara memiliki berbagai opsi langkah untuk memulai penghapusan politik balas budi yang mengakibatkan korupsi. Misalnya, memasukkan pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi, revitalisasi supremasi hukum yang lebih kuat, penghapusan remisi bagi para koruptor, optimalisasi transparansi perencanaan program penganggaran, meningkatkan literasi anti-korupsi, membangun budaya anti-korupsi, serta memiskinkan pelaku korupsi sebagai bentuk ketegasan hukum.

Daftar Pustaka

Arum Sutrisni Putri, Korupsi : Pengertian, Penyebab dan Dampaknya, kompas.com, diakses pada 20 Desember 2020.

Edelweis Lararenjana, Ketahui Penyebab Korupsi di Indonesia dan Tantangan dalam Pemberantasannya, merdeka.com, diakses pada 20 Desember 2020.

Kuswan Hadji, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Norma dalam Mencegah Korupsi di Indonesia”, Universitas Tidar.

Pebriansyah Ariefana, KPK Peringatkan Potensi Politik Balas Budi Berpeluang Lakukan Korupsi, suara.com, diakses pada 20 Desember 2020.

Leave a Comment