Pemenuhan Hak Kontitusional Warga Negara Era Pandemi

Oleh : Afifa Tyastiti
Saat ini dunia sedang berjuang melawan wabah virus corona yang menginfeksi lebih dari dua juta manusia di banyak negara. COVID-19 sendiri mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing atau pembatasan aktivitas sosial, serta penerapan kebiasaan baru. Akibat pandemi ini, perilaku sosial masyarakat berubah. Cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat turut beradaptasi. Dari kebijakan tersebut, pertanyaannya adalah, apakah hak konstitusional warga negara tetap terjamin? Hak konstitusional sendiri meriupakan seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi. Ini artinya, hak konstitusional warga negara telah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Hak yang tertera dalam konstitusi tersebut bisa dikategorikan setara dengan hak asasi manusia, termasuk hak pemenuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Sekalipun dalam keadaan yang darurat, dalam urusan hak masyarakat, negara harus tetap hadir memenuhinya. Pemerintah harus terus berupaya menegakkan hak-hak asasi manusia yang juga telah termaktub dalam konstitusi.
Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Dari segi kesehatan, Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan virus lain. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan serta politik. Dari segi sosial, hubungan sosial masyarakat terbatasi, mobilitas terganggu, sehingga disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan daya beli masyarakat menurun drastis. Ini juga tentu saja berpengaruh pada menurunnya tingkat produksi industri. Sedangkan pada sektor pendidikan, model pembelajaran yang dilakukan secara daring dirasa membuat laju pendidikan menjadi kurang maksimal.
Sebenarnya, pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Setidaknya terdapat 7 jenis bantuan yang dikucurkan pemerintah saat ini yaitu bantuan sosial paket sembako, bantuan sosial tunai, anggaran dana desa untuk BLT, insentif tarif listrik, program Kartu Prakerja, subsidi gaji bagi karyawan swasta, serta BLT Usaha Mikro Kecil.
Bantuan-bantuan ini dapat dikatakan sebagai usaha negara untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya dari segi ekonomi. Sedangkan dari segi pendidikan, pemerintah dirasa belum memiliki perhatian yang lebih. Pembelajaran virtual yang dilakukan selama era pandemi dirasa tidak efektif bagi pelajar dan mahasiswa. Ini dikarenakan banyak kendala yang harus dihadapi, seperti susahnya jaringan internet di daerah tertentu, waktu yang tidak efisien, serta tenaga pendidik yang kurang memahami teknologi. Dari Kemendikbud sendiri sebenarnya sudah mencoba memberikan bantuan berupa kuota internet tiap bulannya untuk pelajar dan mahasiswa. Namun bantuan ini belum merata dan tidak diterima oleh seluruh pelajar di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk kebijakan baru supaya pendidikan di negara ini tetap berjalan secara efektif, sehingga cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.
Lalu bagaimana sikap pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat di era pandemi ini? Dasar untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional sebenarnya telah dijamin dalam UUD NKRI 1945. Berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, dapat dilihat bahwa sejumlah langkah yang dilakukan oleh negara, baik dari tataran eksekutif sampai aparatur negara, tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pertimbangan yang memadai dalam menyusun kebijakan maupun dalam pengambilan langkah penindakan di lapangan. Ini dapat dilihat dari berbagai Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan tingginya biaya untuk pasien yang ingin melakukan tes Covid-19.
Dari pemaparan ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan di awal, apakah hak konstitusional warga negara tetap terjamin di era adaptasi baru seperti ini? Jawabannya adalah iya namun belum maksimal. Pemerintah harus mengubah regulasi dan membuat kebijakan-kebijakan baru mengikuti kebutuhan masyarakat. Ini harus segera dilakukan agar kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat tidak terganggu. Pemenuhan hak konstitusional harus dilakukan secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya. Masyarakat sendiri juga memiliki andil dalam penanganan pandemi agar segera berakhir. Terbentuknya suatu kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat tentu saja dapat meminimalisir dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan. Namun, agar kolaborasi ini dapat terbangun, pemerintah sebagai aktor utama harus memiliki komitmen dalam menjalankan perannya. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat, maka pemenuhan perlindungan sosial, jaminan sosial, maupun pelayanan sosial adalah menjadi hal yang mutlak.

Leave a Comment