Disdikpora Kabupaten Tulungagung “Keok” Di Sidang Ajudikasi Non Litigasi

Layar Independen, Tulungagung, 07 Januari 2021

Kebijakan pengelolaan anggaran yang menjadi ketabuan publik untuk bertanya atau meminta informasi, hal tersebut merangsang masyarakat untuk mengetahui dan mencermati terhadap pemangku dan pelaksana anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Doanto pulastyo selaku warga masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, hanya berbekal KTP dan semangat keinginan berbagi informasi, melakukan langkah mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Doanto pulastyo ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa perjalanan permohonan informasi sangat panjang dan melelahkan.

Drs. Sukaji, M.si Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung


“Perjalanan untuk mendapatkan informasi ini sangat panjang” kata Doanto pulastyo yang akrab dipanggil Doan, sembari memegang rambut dengan cirikas panjang/gondrong.
Sidang Ajudikasi non Litigasi secara virtual dalam agenda putusan, atas persoalan informasi publik terhadap Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Selasa (22/12). Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada DISDIKPORA Tulungangung untuk memberikan data informasi yang dimohon pemohon paling lambat 7 hari kerja semenjak putusan berkekuatan hukum tetap.
Adapun informasi yang diminta oleh Doan sebagai berikut.

  1. Nama sekolah SDN Penerima DAK mulai tahun 2015 – sekarang
  2. Jumlah penerima DAK dan jumlah keseluruhan anggaran DAK tahun 2015- sekarang
  3. RAB dan Gambar sekolahan yang menerima DAK 2015 – sekarang
  4. Nama Konsultan DAK dan pendamping DAK 2015- sekarang
  5. Proposal DAK dari SDN Penerima DAK 2015 – Sekarang
  6. Dokumen foto Bongkaran atap DAK mulai 2015- sekarang
  7. Gudang penyimpanan Bongkaran alat DAK mulai tahun 2015 – sekarang.
    Dari sejumlah permohonan di atas Doan selaku pemohon mengatakan belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam surat permohonannya kepada komisi informasi provinsi Jawa timur.
    “Negara kita merupakan negara hukum. Ketika sudah ada putusan hukum tetap dan termohon tidak menyerahkan kita bisa langsung ke aparat penegak hukum, githu aja kok repot” kata Doan
    Sementara itu, ditempat terpisah Senin (4/10/2021) Sekertaris Daerah Drs. Sukaji, M.si yang notabene sebagai Ketua Pejabat Pembuat Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa semua dipasrahkan kepada Disdikpora.
    “Untuk langkah selanjutnya semua kita pasrahkan kepada Disdikpora” ucap Drs. Sukaji, M.si
    Sampai berita ini, di unggah PLT Disdikpora Kabupaten Tulungagung di konfirmasi melalui WhatsApp tidak ada jawaban. (Hur)

Leave a Comment