Hak Jawab Dan Somasi JPU Siti Junaidah,SH Pada Redaksi SUARAKPK

Layar Independen

24, Salatiga, 24 Februari 2020

Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pidana Umum, Ari Hani Saputri,SH, yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi SUARAKPK belum berapa lama ini, Sabtu (22/2/2020) telah diterima langsung oleh Pimpinan Redaksi SUARAKPK, Imam Supaat.

Syarat Hak Jawab

Surat Kejari Gunungkidul yang ditembuskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dewan Pers dan Kapolres Gunungkidul, tertanggal 21 Februari 2020, dengan nomor : B-314/M.4.13.3/Es.2/02/2020 tentang Penyampain Hak Jawab Jaksa Penuntut Umum dan Somasi sebagai tindaklanjut atas pemberitaan di media online dan cetak SUARAKPK yang terbit pada hari sabtu 15 Februari 2020, dengan judul “Demi Kades Bendung Yang Bermasalah, Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Kriminalisasi Wartawan”, Hari Senin 17 Februari 2020, dengan judul : “Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Penjarakan Wartawan” dan “Tuntutan Seorang Jaksa Diduga Bisa Ditukar Dengan DOMPET”.
Dalam surat tersebut, disertai lampiran Hak Jawab dan Somasi dari Jaksa Penuntut Umum, Siti Junaidah,SH (Jaksa Muda) yang ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2020.
Dalam Hak Jawabnya, sehubungan dengan pemberitaan di media online dan cetak suarakpk yang terbit pada hari sabtu 15 Februari 2020, dengan judul “Demi Kades Bendung Yang Bermasalah, Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Kriminalisasi Wartawan”, Hari Senin 17 Februari 2020, dengan judul : “Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Penjarakan Wartawan” dan “Tuntutan Seorang Jaksa Diduga Bisa Ditukar Dengan DOMPET” dituturkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Siti Jnaidah,SH, bahwa judul berita tersebut sudah merupakan Fitnah melanggar UU ITE.
“Bahwa berita tersebut sebelum ditayangkan tidak pernah dikonfirmasikan atau diklarifikasikan kepada kami terlebih dahulu, tidak melakukna Cover Both Side dan bersifat opini sepihak dari wartawan, sehingga melanggar kode etik jurnalistik,” tutur Siti dalam surat hak jawabnya.
Dikatakan Siti, bahwa setelah sidang pembacaan tuntutan tidak ada satupun wartawan dari media online dan cetak suarakpk yang menghubunginya.
“Jaksa Penuntut Umum setelah membacakan surat tuntutan tidak langsung meninggalkan ruang sidang atau Pengadilan Negeri Wonosari, karena masih ada agenda sidang perkara lainnya lagi,” kata Siti.
Menanggapi pernyataan Imam Supaat selaku Pimpinan Redaksi yang menilai Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun yang melihat dan mengetahui secara pasti pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot sebagai wartawan kepada Kepala Desa Bendung, Didik Rubiyanto.
“Imam Supaat dalam perkara tersebut adalah salah satu saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pemeriksaannya dilakukan dalam agenda persidangan selanjutnya setelah saksi-saksi yang lain diperiksa di persidangan,” ucap Siti.
Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa Imam Supaat tidak pernah mengikuti jalannya persidangan sebelum yang bersangkutan dijadikan saksi atau memberikan keterangan di persidangan.
“Sehingga yang bersangkutan (Imam Supaat) tidak mengetahui secara langsung bagaimana jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Siti, penilaian Imam Supaat tidak ada dasarnya atau mengada-ada dan hanya akan membangun opini public untuk mengaburkan fakta perbuatan terdakwa.
“Imam Supaat dalam perkara ini hanya berkedudukan sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Imam Supaat baik secara pribadi maupun pimpinan Redaksi suarakpk tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk menentukan terdakwa Anton Nurcayono alias ceprot bersalah atau tidak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” tandasnya.
Selain itu, Siti juga menilai, pernyatan Imam Supaat selaku Pimpinan Redaksi suarakpk dalam berita tersebut sudah keluar dari kontek perkara yang didakwakan kepada terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot.
Terkait dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum keberatan untuk membuka bukti percakapan di HP terdakwa dan Kepala Desa, Siti meluruskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak pernah memberikan keberatan untuk membuka percakapan HP milik terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot.
Dirinya menjelaskan, dalam proses persidangan Majelis Hakim yang memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan, sehingga yang menentukan perlu tidaknya diajukan suatu alat bukti dalam persidangan adalah merupakan kewenangan hakim.
“Sekalipun Jaksa Penuntut Umum keberatan, jika Majelis Hakim memandang untuk mengungkap kebenaran perlunya diajukan alat bukti dalam persidangan, maka alat bukti tersebut tetap akan diajukan dalam persidangan, termasuk, percakapan dalam HP terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot dengan saudara Didik Rubiyanto,” terang Siti.
Diungkapkannya, bahwa proses persidangan perkara atas nama terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot sudah dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.
“Dimana kedua belah pihak, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot sudah diberi hak yang sama untuk mengajukan saksi-saksinya,” ungkapnya.
Dan terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot, tambah Siti, dalam proses persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan baginya sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP.
“Tetapi terdakwa Antonn Nurcahyono alias ceprot tidak menggunakan kesempatan tersebut,” tambah Siti.
Ditandaskannya, bahwa dalam proses persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot hari Selasa 4 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah meminta terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot untuk membuka barang bukti Handphone milik terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot.
“Tetapi terdakwa Anton Nurcahyono alias Ceprot tidak bersedia dan hanya diam saja,” tandas Siti.
Siti kembali menjelaskan, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim sepenuhnya yang akan dituangkan dalam amar putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
“Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot sendiri,” jelas siti.
Sementara mengenai Jaksa Penutut Umum yang berpesan kepada saudara Anton Nurcahyono alias ceprot, agar Anton Nurcahyono alias ceprot kooperatif dan tidak menggunakan pengacara, Siti menegaskan bahwa mengenai hal itu tidak benar.
“Dan perlu kami luruskan, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot, tidak dilakukan penahanan mengingat ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun,,” lurus Siti.
Maka, lanjut Siti, Jaksa Penuntut Umum meminta terhadap terdakwa untuk kooperatif dengan menghadiri setiap persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dan jangan mempersulit jalannya persidangan dengan mangkir dari jadwal persidangan sehingga harus menggunakan upaya paksa.
Bahwa pada saat tahap II, yaitu tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot mengatakan membawa pengacara. “Tetapi saat Jaksa Penuntut Umum meminta surat kuasanya, terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot mengatakan belum ada, maka kami menolak dan saat itu pun beberapa orang yang katanyasaudara Anton Nurcahyono alias ceprot sebagai pengacaranya juga tidak menemui kami,” tulis Siti.
Selanjutnya dalam kesempatan itu, Siti menjelaskan bagaimana proses persidangan yang menggunakan pengacara yang diikuti dengan esepsi, tanggapan dan putusan sela dan yang tidak menggunakan pengacara.
“Jika tidak menggunakan pengacara dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka setelah pembacaan dakwaan bisa langsung diagendakan pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, berarti acaranya sidang lebih singkat daripada menggunakan pengacara,” jelasnya.
Dan semua itu, lanjut Siti, mengembalikan kepada terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot akan menggunakan atau tidak. Dan saat itu terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot mengatakan dan memastikan kembali saat pernyerahan surat dakwaan dari jaksa penuntut Umum, terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot tidak akan menggunakan pengacara.
“Sehingga tidak benar jika kami melarang terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot untuk menggunakan pengacara,” tegas Siti.
Sementara terkait dengan pernyataan Imam Supaat dalam kolom berita berjudul “Tuntutan Seorang Jaksa Bisa Ditukar Dengan Dompet”, merupakan upaya pembunuhan karkater seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penuntutan dan bersifat fitnah melanggar UU ITE.
“Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa Anton Nurcahyono alias ceprot diduga menerima sesuatu dari Saudara Didik Rubiyanto adalah merupakan tuduhan yang sangat serius tanpa didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi,” ungkap Siti.
Dikatakan Siti, tuduhan tersebut dapat merusak citra dan nama baik dirinya secara pribadi maupun sebagai seorang jaksa khususnya, serta citra dan nama baik institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Korps Adhyaksa) pada umumnya.
“Bahwa Imam Supaat yang tanpa didasari dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam kolom berita tersebut sangat menyesatkan public dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia serta melanggar Kode Etik Jurnalistik, karena memuat berita yang tidak berimbang,” ujar Siti.
Menurutnya, berita tersebut tidak dapat dipercaya sumber dan datanya, yang hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi pribadi semata, dan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yang sangat serius.
“Bahwa Penuntut umum dalam melakukan penuntutan tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” tegas Siti.
Selanjutnya, dianalisa secara yuridis berdasarkan alat bukti-alat bukti yang ada berdasarkan kententuan hukum yang belaku.
“Bukan berdasarkan sesuatu imbalan apapun dan dari pihak manapun,” tambahnya.
Di akhir surat tersebut, Siti Junaidah,SH, meminta kepada Pimpinan redaksi suarakpk untuk memuat tanggapannya atau hak jawabnya di media yang dipimpin dan mengoreksi isi berita yang telah ditayangkan/terbitkan pada Sabtu tanggal 15 Februari 2020, dengan judul “Demi Kades Bendung Yang Bermasalah, Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Kriminalisasi Wartawan”, Hari Senin 17 Februari 2020, dengan judul : “Diduga JPU Wonosari Kongkalikong Penjarakan Wartawan” dan “Tuntutan Seorang Jaksa Diduga Bisa Ditukar Dengan DOMPET”, tersebut dan meminta maaf atas penerbitan berita-berita tersebut, dan jika tidak, “Maka kami akan melakukan tindakan sesuai hukum”, pungkas Siti dalam akhir surat hak jawab dan somasi yang Ia Tanda tangani pada tanggal 20 Februari 2020. (red)

Leave a Comment