Dugaan Kriminalisasi Wartawan Ricky Antariksa Soediro : JPU Abaikan Fakta Di Persidangan

Hukum dan Kriminal

Layar Independen

Gunungkidul, 20 Februari 2020

Sidang atas perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Anton Nurcahyono, seorang wartawan yang digelar sejak, 19 Nov. 2019, terus belanjut. Sidang yang digelar beberapa waktu yang lalu, Selasa (18/2/2020) dengan anggenda pembacaan pembelaan (Pledoi) dari penasehat hukum terdakwa.
Dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Ricky Antarikas Soediro,SH, menilai bahwa Surat Dakwaan JPU serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan banyak sekali terdapat kontradiksi.
“Kami menilai, tidak adanya relevansi antara dakwaan, keterangan saksi-saksi, serta perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa,” tuturnya sebagaimana termuat dalam surat pembelaan.
Dikatakan oleh Ricky, bahwa selama persidangan berjalan, dirinya melihat banyak sekali hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diabaikan oleh JPU.
“Keterangan-keterangan saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan JPU tampaknya seragam dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kejaksaan, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan,” katanya.

Suasana Sidang PN Wonosari, Selasa (18/2/2020) Dengan Agenda Pembacaan Pledoi PH Terdakwa.

Dijelaskan oleh Ricky, dalam risalah tuntutannya, JPU sangat berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan pengancaman dan pemerasan sebagimana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu Pasal 369 KUHP.
Ditandaskannya, bahwa untuk lebih sistematis dalam menguraikan apakah benar terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur, Ricky secara runut akan menjabarkan keterkaitan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
“Oleh karena itu menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa, setiap individu, dalam hal ini Terdakwa, berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 – 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1,” tandasnya.
Diuraikan Ricky, dengan didasarkan pada pasal tersebut, dengan penegasan, bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH.
“Sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum,” urainya.
Selain itu, ditegaskan Ricky, bahwa dalam perkara yang melibatkan anggota Pers, berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers.
“Tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan, harus ada keputusan dari Dewan Pers untuk menegaskan bahwa Terdakwa bersalah, telah menyalahi Kode Etik Pers ataupun telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Pers.” Ucapnya.
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini, lanjut Ricky, tidak jeli melihat status Terdakwa sebagai Wartawan yang tunduk pada kode etik Jurnalistik.
Diungkapkan Ricky, dari peristiwa yang terekam oleh JPU dalam risalah tuntutannya, terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
“Karena, saat Terdakwa dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti pada diri Terdakwa,” ucapnya.
Ricky menilai bahwa secara tegas dan jelas Penyidik mengedepan bukti subyetif (asumsi) pribadinya sendiri, pasalnya, hingga dipersidangan, terdakwa tidak pernah menerima dan bahka melihat uang yang disangkakan telah diberikan kepada dirinya.
“Sehingga analisis JPU, menurut kami sangatlah subyektif dan abai terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan sebagaimana yang telah kami dalam pledoi ini,” terangnya.
Dijelaskan Ricky, dari sedemikan banyak fakta persidangan yang telah dia susun, urai, dan paparkan dalam pledoinya.
Dari fakta yang terungkap di persidangan, Ricky menegaskan bahwa Anton Nurcahyono telah melakukan tugas jurnalisme dengan benar dan tidak berlawanan dengan kode etik jurnalistik.
“Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi Didik Rubiyanto agar pemberitaan terhadap Saksi Didik Rubiyanto tidak naik cetak,” tegasnya.
“Terdakwa tidak menerima uang yang dimaksudkan oleh Saksi Didik Rubiyanto, dan uang tersebut tidak ada pada diri Terdakwa,” lanjut Ricky.
Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00, tambah Ricky, diketemukan di bawah nampan tempat gelas di depan Terdakwa.
“Tidak mungkin, uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 dimasukkan ke dalam amplop kecil bisa masuk semua, dan diletakkan di bawah nampan gelas tidak terlihat oleh mata saat melihat, pastinya akan terasa janggal karena jumlah tersebut sangat banyak dan akan menjadikan amplop tersebut tebal karena uang tersebut,” terang Ricky.
Ricky menguraikan kembali, bahwa menurut keterangan Saksi Didik Rubiyanto yang berkoordinasi dengan Saksi adalah Anggota polisi yang bernama Anjar Susilo, namun saksi Gatot Tri Mulyanto juga mengaku telah mendapat pesan whatsapp dari saksi Didik Rubiyanto.
Bahwa menurut saksi Gatot Tri Mulyanto, lanjut Ricky, waktu penggeledahan membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, dan perjalanan 10 menit untuk pulang pergi antara Warung milik saksi Dwi Astuti ke Polsek Semin.
“Namun menurut Terdakwa untuk penggeledahan di Kantor Polsek Semin saja membutuhkan waktu sekitar 30 menit,” ujar Ricky.
Sementara terkait berita mengenai PTSL tersebut belum cetak, dijelaskan Ricky, secara tidak langsung, tidak terjadi pengancaman terhadap nama baik Saksi Didik Rubiyanto.
“Bahwa Terdakwa merupakan wartawan, ditemukan fakta tentang tindakan Saksi Didik Rubiyanto yang memungut biaya melebihi yang ditentukan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 250.000,” jelasnya.
Dari semua yang diuraikan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ricky berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan Terdakwa Anton Nurcahyono, Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pengancaman dan Pemerasan sebagaimana dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
“Kami berharap, Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, dan merehabilitasi nama baik dan martabat terdakwa,” harapnya.
Di sisi lain, Jaksa Penutut Umum (JPU) kembali mengajukan tanggapan (replik) atas pembelaan penasehat hukum terdakwa.
Namun usai persidangan, saat ditanya maksud dan tujuan atas sikapnya JPU yang dinilai oleh para kuli tinta, berupaya keras memenjarakan wartawan, JPU kembali enggan memberikan keterangan, dan nampak menutup diri dan menghindar dari kejaran media.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH, beberapa waktu lalu, Kamis (13/2), di hadapan Pengadilan menuntut AN dengan pidana Penjara selama 1 Tahun 2 Bulan. Menurut JPU, bahwa AN sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.
Hingga berita ini diturunkan, media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam dugaan upaya kerasnya untuk memenjarakan wartawan hanya demi oknum Kepala Desa yang diduga banyak masalah.
Untuk diketahui, untuk sidang ke 14, akan kembali digelar besok pada Selasa (25/2/2020) di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dengan agenda Pembacaan Tanggapan oleh Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa. (Tim/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *