Ucapan Termohon Menggelitik Di Dalam Sidang

Hukum dan Kriminal

Layar Independen

Sidoarjo, 13 Februari 2020

Sidang lanjutantan Ajudikasi Non Litigasi antara Doanto Pulastyo sebagai pemohon dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dengan nomor sengketa : 151/XI/KI-Prov. Jatim-PS/2019. Hari Rabu 13 Februari 2020 kembali di gelar, sidang dengan agenda pemeriksaan lanjutan – pembuktian tersebut di adakan diruang sidang kantor Komisi Informasi Publik Jawa Timur yang beralamat kan di Jalan Bandilan 2-4, Waru, Sidoarjo.

Tengah Drs. Hariyo Dewanto Wicaksono. MM

Sidang Ajudikasi Non Litigasi yang dipimpin oleh Edi Purwanto, S.Psi, M.Si sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi Imdoeddin, S.Sos, M.Si dan Herma Retno Prabayanti, S,E sebagai Hakim anggota dan Supriono, S.H sebagai panitera pengganti ini, berjalan sangat menggelitik. Pasalnya, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang dihadiri langsung oleh Drs. Hariyo Dewanto Wicaksono, MM selaku atasan PPID didampingi oleh Diskominfo Kabupaten Tulungagung. Hanya mempermasalahkan hal yang sepele dan tanpa dasar sama sekali.
Seperti disaat Ketua Hakim Edi Purwanto, S.Psi, M.Si menanyakan tentang,”apakah saudara menguasai informasi tersebut”, bukan iya atau tidak yang dijawab, namun Drs. Hariyo Dewanto Wicaksono, MM malah menanyakan untuk apa dan siapa pemohon sehingga meminta dokumentasi. Selain permasalahan ditanya dan ganti menaya, Drs. Hariyo Dewanto Wicaksono. MM didalam sidang juga menjelaskan bahwa banyak oknum wartawan dan LSM di Kabupaten Tulungagung yang datang ke sekolah yang mendapat kan DAK sekedar meminta uang dan melakukan pengancaman.

Suasana Sidang Ajudikasi Non Litigasi

Sementara itu, Doanto Pulastyo usai sidang Ajudikasi Non Litigasi dikonfirmasi mengatakan bahwa, agenda sidang pemeriksaan lanjutan – pembuktian juga sempat diadakan mediasi namun dalam mediasi tersebut terjadi jalan buntu, sehingga akan tetap diadakan sidang lanjutan yang waktu nya masih dijadwalkan oleh panitera pengganti.
“Dalam sidang tadi saya sudah menolak diadakan mediasi, berhubung menurut salah satu Anggota Hakim proses mediasi harus dilalui, saya pun sekedar mengikuti mediasi tersebut’ ucap Doanto Pulastyo.

Surat Permohonan Informasi Publik

Lebih lanjut, dalam mediasi yang menemukan jalan buntu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga menyampaikan bahwa dari ketujuh yang diminta itu, hanya dua yang dikasih diantaranya poin 1 dan 2.
“Ya, dalam argumen mediasi pihak pemohon menolak lima permohonan yang saya minta. Dan itu, menurut saya sah – sah saja. Saya yakin Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua ada aturan, bukan pokoknya tidak boleh, seandainya didalam sidang lanjutan nantinya termohon bisa membuktikan aturan dan alasan tidak mengasih informasi sesuai hukum yang berlaku maka saya akan menaati aturan tersebut. Tapi apabila tidak bisa membuktikan, jangan dianggap permasalahan ini selesai di KIP saja”ucap Doanto Pulastyo. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *