Pamong Seharusnya Mengayomi Bukan Malah Mendzolimi

Layar Independen

Madiun, 5 Januari 2020

Bagi kita khususnya orang Jawa tidak akan asing di telinga, dengan sebutan kata “pamong”. Apakah pamong itu, Pamong berasal dari kata pa dan mong, yang mempunyai makna sebagai seseorang yang mengurusi pekerjaan desa. Kalau sekarang bisa dikatakan sebagai orang – orang yang menangani pemerintah desa. Sebagian pandangan umum, orang yang bisa disebut Pamong adalah; Lurah, Carik, Kamituwo, Bayan. Pamong desa tidak menerima gaji pemerintah Pusat, tatapi mereka mendapatkan penghasilan tetap yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Konsep pamong desa erat berkaitan dengan konsep otonomi desa di jawa, yang telah berlaku semenjak periode Hindu – Budha. Selain mengurusi pekerjaan desa, pamong juga bisa dikatakan bapaknya orang se desa. Se orang pamong yang menjadi panutan orang desa harus mempunyai ke bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di desa nya agar masyarakat Desa merasa terayomi dalam keseharian nya.

Semisal ada suatu permasalahan sengketanya di antara warga nya, pamong sebelum mengambil keputusan harus mempelajari apa yang di sengketa kan itu, dengan seksama. Agar dalam mengambil keputusan pamong tidak akan merugikan masyarakat nya secara material dan in material. Contoh ; terbanyak permasalahan di desa, yang di sengketa kan oleh antar masyarakat itu, berupa waris dan hibah. Dalam hal ini, Pamong harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tidak boleh asal ambil keputusan.

Kenapa saya, sebagai penulis mengambil contoh perselisihan di desa berupa waris dan hibah? Karena permasalahan waris dan hibah merupakan suatu permasalahan yang pelik dan ribet bagi mereka yang tidak bisa memahami waris atau hibah itu sendiri. Sebagai pamong harus bisa mengurai benang kusut, sehingga tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari dan tidak ada yang dirugikan. Bila ada permasalahan waris atau hibah, bisa dipastikan bahwa disitu ada yang serakah. Dan sebagai pamong yang notabene sebagai pengurus atministrasi desa dan pengayom masyarakat, harus bisa mencium bau – bau keserakahan.

Di sini saya, akan mengulas suatu permasalah waris dan hibah yang terjadi disalah satu desa yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dan maaf tidak saya sebutkan desa nya karena demi menjaga nama baik desa itu, sendiri. Sebelum saya ulas, mari kita pahami dulu apa yang di maksud dengan waris dan apa itu hibah.

Menurut Wekipedia hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagian dilakukan pada waktu penghibah masih hidup pula. Tentunya barang yang dihibahkan adalah kekayaan yang melekat pada si pemberi hibah dan terikat dengan hukum yang berlaku. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia untuk hibah itu, ada tiga (3) yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP).

3. Hukum Adat.

Menurut KUHP. Ada 3 syarat hibah;

1. Yang menerima dan yang memberi hibah masih hidup.

2. Barang yang akan dihibahkan harus sudah ada, kalau baru akan ada kemudian, maka hibahnya batal.

3. Harus dengan akte notaris, kecuali untuk barang yang bergerak, dapat langsung dialihkan secara fisik. Barang bergerak terdiri dari dua (2) jenis, berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud seperti mobil, emas, berlian, permata, uang. Dan yang tidak berwujud, seperti saham, obligasi dan piutang. Sedangkan barang tidak bergerak seperti tanah, dan segala benda yang secara permanen melekat di atasnya.

Sedangkan waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak. Hukum waris di Indonesia pun ada tiga (3) dan itu, sama dengan hukum hibah.

Setelah kita paham hibah dan waris, mari kita kembali ke contoh desa yang akan mengurai benang kusut.

Hal ini, terjadi kepada ahli waris Djalal Toekiran. Sesuai Surat Keterangan Ahli Waris, Djalal Toekiran hanya memiliki empat (4) ahli waris adapun nama dari ke empat (4) ahli waris itu adalah;

1. Sabar.

2. Riman.

3. Riyem.

4. Sareh.

Dari ke empat (4) ahli waris ini, berencana akan memecah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Djalal Toekiran. Yaitu, berupa sebidang tanah seluas 0058 sesuai dengan Nomor C Desa 1.161 Persil 43 kelas D. III. Dalam perjalanan pembagian waris ternyata ada kendala, dan kendala itu terkesan dibuat – buat. Lalu siapakah yang membuat kendala – kendala itu, tentunya hanya orang – orang serakah yang hanya memiliki rasa iri dan dengki atas kepemilikan harta orang lain. Orang seperti itu, akan menghalalkan apa saja dan bahkan menghasut.

Dari hasil informasi yang berhasil di himpun oleh penulis. Adapun kronologi nya, berawal dari Rukanah. Menurut cerita Rukanah hanyalah anak angkat dari Riman. Pengangkatan anak ini, pada waktu Riman masih menjadi suami dari bibit. Mereka berdua mengangkat Rukanah sebagai anak angkat, pada tahun 1977 dan itu, pun tanpa ada surat adopsi anak dari Pengadilan Negeri setempat. Pada tahun 1989 Riman menghibahkan harta Gono gini nya dengan Bibit ke pada Rukanah berupa sebidang tanah basah dan sebidang tanah kering. Surat hibah pun, ditulis dalam kertas segel berlambang kan Garuda. Kita simpan dulu cerita Rukanah yang mendapat kan hibah.

Mari kita ikuti perjalanan ahli waris dari Djalal Toekiran. Saat ini, para ahli waris dari Djalal Toekiran merasa terzolimi oleh kebijakan – kebijakan yang diputuskan oleh pamong desa saat di adakan mediasi yang notabennya mediasi itu, merupakan bentuk mediasi yang salah kaprah. Kenapa saya sebagai penulis, mengatakan salah kaprah? Pasalnya, berawal dari pengaduan ke desa oleh salah satu anak ahli waris tertanggal 22 Oktober 2019. Lalu setelah ada nya pengaduan itu, dari pihak desa memanggil si pengadu dan yang teradu. Dalam mediasi yang dihadiri si pengadu dan teradu hanya di mediatori oleh empat (4) pamong dan tanpa adanya kepala desa. Mediasi yang notabennya salah kaprah itu, dari teradu hanya bisa menunjukan bukti surat hibah abal – Abal alias perlu dipertanyakan ke apsahan nya. Kenapa surat hibah itu, saya katakan Abal – abal, dan mediasi itu salah kaprah? Karena jelas, yang menjadi permasalahan adalah terletak di tanah waris yang mempunyai nomor C desa 1.161 dengan nomor Persil 43 D III. Sedangkan yang teradu cuma bisa menunjukkan surat hibah abal – abal tanpa ada nya letak atau lokasi tanah tempat terjadinya masalah. Ternyata dalam mediasi yang salah kaprah dan terkesan amburadul itu, terbukti tanpa ada nya notulen mediasi dan ahli waris pun harus terima terdhzolimi oleh para pamong – pamong rakus yang, ternyata para pamong itu, tidak bisa membedakan hibah dan apa waris.

Dengan cerita baru, kini si para ahli waris melalui salah satu anak si ahli waris dengan dibekali surat kuasa meminta pengajuan ukur tanah, guna pembagian waris. Pengajuan tersebut dengan nomor : 01/M/12.2019, tertanggal 31 Desember 2019.

Namun terjadi ke anehan dari ke dua (2) pamong Dhzolim yang ikut menjadi mediator, yang satu tidak mau memberi tandatangan karena alasan sakit dan yang satu walau mengasih tandatangan, mengatakan “kalau seandainya tidak bisa selesai di desa silahkan bawa ke pengadilan untuk lakukan gugatan”.

Keanehan ini, beruap :

1. Tidak ada notulen yang disepakati oleh pihak pengadu dan teradu yang di mediasi oleh para pamong dhozilim. Jelas dengan ini, pihak desa tidak bisa di gugat secara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2. Surat hibah milik Rukanah yang tidak jelas nomor nya, juga tidak bisa di gugat secara perdata. Karena tidak jelas lokasi tanah, Dan ke apsahan surat hibahnya.

Sebenarnya ini, bukan keanehan. Tapi saya tetap bilang keanehan karena berdasarkan :

1. Para pamong Dhzolim yang menjadi mediator tidak paham akan hibah dan waris, sehingga permasalahan itu di campur adukan.

2. Para pamong Dhzolim terkesan males menanggapi pengajuan ukur pembagian waris.

Dengan dua (2) keanehan itu, Akhirul khalam saya sebagai penulis akhirnya mempunyai pemikiran liar. Ada hubungan apa dan mendapat berapa sih, pamong Dhzolim itu dari Rukanah????

 

Penulis : Doanto Pulastyo, Pimpinan Redaksi Media Layar Independen

Leave a Comment