Kades Slambur Diduga Kangkangi Permendagri Dan Perda Kabupaten Madiun

Layar Independen

Madiun, 23 Desember 2019

Baru saja dilantik sebagai Kepala Desa Slambur Sugeng Wahono di duga langsung Kangkangi Peraturan Mentri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun. Hal ini, dibuktikan dengan dugaan isu akan adanya mutasi atau perubahan SOTK di pemerintahan desa Slambur.
Sugeng Wahono dikonfirmasi diruangannya menjelaskan bahwa mutasi itu, belum dilakukan dan masih berbentuk wacana.
“Itu, baru wacana dan mutasi akan dilakukan setelah pembentukan BPD” ucap Sugeng Wahono.
Lebih lanjut, dirinya (Red – Sugeng Wahono) menerangkan mutasi yang akan dilakukan itu bertujuan untuk penyegaran pekerjaan.
“Dengan adanya mutasi biar semua sama – sama tau dalam pemerintahan” jelas Kepala Desa Selambur.

Sugeng Wahono Kades Slambur Saat Dikonfirmasi Wartawan Layar-Independen.com

Selain itu, dirinya akan fokus dalam pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh kepala desa yang lama.
“kita fokus kepada pekerjaan yang belum selesai, karena itu program seratus hari kerja” tutup Sugeng Wahono.
Sementar itu, dari salah satu perangkat desa yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan bahwa mutasi perangkat yang dilakukan oleh kepala desa baru ini, tidak ada konsultasi dari pihak kecamatan.
“Mutasi sudah dilakukan dan itu, tanpa ada nya konsultasi dari kecamatan. Bahkan ada salah satu perangkat yang tidak mau di mutasi” terang perangkat desa yang tidak mau namanya di mediakan.
Eryk Sanjaya. AP Camat Geger Kabupaten Madiun menjelaskan. Bahwa dalam mengisi kekosongan perangkat desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. Sudah diatur jelas bahwa pengisian perangkat desa di konsultasi kan dengan camat.
“Selama ini, tentang mutasi perangkat di Desa Slambur tidak pernah ada konsultasi dengan saya atau pihak kecamatan” ucap Eryk Sanjaya. AP. (JK/WIT)

Leave a Comment