Ratusan petugas KPPS Wafat, LKBHMI Duga Sejak Awal KPU Abaikan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan

Layar Independen

Muna, 09 Mei 2019

ABd. S. Rorano

Pemilu Serentak telah berlangsung pada  17 April 2019. Alokasi anggaran mulai pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pemilu yang fantastis sebesar 33, 69 Triliun kini menimbulkan sejumlah persoalan. bahkan angka alokasi anggaran tersebut naik 61% dibanding pemilu 2014 sebelumnya.

Berbagai persoalan muncul mulai dari dugaan kecurangan, warga negara yang kehilangan hak konstitusional, masalah situng dan sampai pada banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia tanpa sebab pasca pemungutan suara selesai dilaksanakan. berdasarkan data dan rilis KPU di berbagai media massa pada Kamis 2 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal menjadi 382 orang. Selain itu, sebanyak 3.529 anggota KPPS dilaporkan sakit.

“Anehnya ditengah duka demokrasi, KPU juga secara sepihak menyatakan kematian petugas KPPS tersebut terjadi karena kelelahan, tanpa melakukan tes medis terhadap para korban untuk mengetahui gejala sebenarnya. Oleh sebab itu kami sangat menyayangkan adanya statmen tersebut. Kami sangat berduka atas kejadian yang menimpa para korban”. Ungkap La Ode Muharmis (Sekretaris Dir. Ekskutif Bakornas LKBHMI PB HMI)

Lebih lanjut, Abd Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan bahasa sejak awal perekrutan calon petugas KPPS, KPU diduga secara sengaja mengabaikan prosedur pemeriksaan kesehatan, sehingga ada kesan tes tersebut hanya menjadi formalitas. Ia menilai seharusnya pemeriksaan kesehatan menjadi acuan  dan prioritas utama untuk mencegah kemungkinan jatuhnya korban. apalagi pemilu pelaksanaan pemilu secara bersamaan membutuhkan calon anggota yang fisiknya cukup prima.
Tetapi nampaknya KPU seperti tidak belajar dan mengevaluasi diri dari situasi pemilu 2014. Bahkan kami heran dengan sikap beberapa pihak yang mengganggap bahwa pelaksanaan pemilu telah berhasil dan dalam keadaan baik-baik saja. Ini tentu suatu kekeliruan dan cenderung memberi opini yang tidak wajar.

Dengan kondisi dan fakta yang demikian kami memandang pemilu serentak 2019 adalah pemilu terburuk pasca reformasi 98. KPU seperti kehilangan wibawa dan integritas. Kami juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang lebih mementingkan wacana pemindahan Ibukota Negara ketimbang membahas persoalan ini. Sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden semestinya berinisiatif bersama dengan DPR untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap KPU dan penyelenggaraan pemilu serentak. (Abd. S. Rorano)

Leave a Comment