Wao ! Dengan Nekat Pemdes Sangen Adakan Rehap Kantor

Layar Independen

Madiun, 13, Desember 2018

 

Dengan modal sebesar Rp. 95.972.000,00 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), serta ditambah dari dana Iventaris Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaat Tanah (IP4T) yang tidak terserap sebesar Rp.11.500.000, sehingga di adakan perubahan anggaran keuangan (PAK). Dengan total keseluruan uang mencapai Rp.107.472.000,00. Pemerintahan Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, pada tanggal 12 Desember nekat melakukan kegiatan rehab kantor desa. Pasalnya kantor desa milik pemerintahan Desa Sangen yang diresmikan pertama kali pada tanggal 8 – 5 – 1979 dan diadakan rehab pertama ditahun 1987/88 ini, sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, bahkan sewaktu – waktu bisa terjadi roboh yang akan berakibat fatal bagi perangkat dan masyarakat yang sedang mengurus surat dikantor desa.

Suasana Saat Selamatan Sebelum Diadakan Pembongkaran Kantor Desa Sangen

Narno salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Suasana Saat Selamatan Sebelum Diadakan Pembongkaran Kantor Desa Sangen

Ini, menerangkan bahwa dikarenakan anggaran yang minim sehingga waktu pembongkaran diadakan kerja bakti, sedangkan berapa jumlah anggaran dan bersumber dari mana yang berhak memberi informasi itu hanya ketua.
“Sementara untuk pembongkaran sifat-nya kerja bakti, sedangkan untuk
Istilahnya di lembanga itu tidak boleh memberi informasi asal atau sumber dana yang digunakan selain ketua” terang Narno Anggota BPD dari Dukuh Punden, saat dikonfirmasi setelah selesai mengadakan selamatan untuk rehab Rehap Kantor Desa.

Waktu Mulai Pembongkaran Atap Kantor Desa Sangen

Sementara itu, Edi Yuliono, S.Ip selaku PJ Kepala Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa kegiatan pembongkaran rehab kantor desa sudah diadakan rapat, serta semua atas kesepakatan dari masyarakat desa, karena memang sudah tidak layak di tempati. Sedangkan sumber dana yang digunakan dari tambahan ADD 20%, dan PAK IP4T, memang hal ini agak sedikit nekat” kata Edi Yuliono, S.Ip.

Suasana Saat Selamatan Sebelum Diadakan Pembongkaran Kantor Desa Sangen

Sedangkan yang sangat menarik untuk dibahas sebenarnya bukanlah berapa usia kantor desa atau separah dan layak tidak nya untuk ditempati kantor tersebut sebagai pusat perputaran kegiatan warga desa. Namun dalam hal ini, yang lebih diperhatikan adalah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dana IP4T yang notaben nya di biayai dari APBN. Dengan diadakan PAK, lalu bagai manakah nasip progarm pemerinta itu?. (DP/Red)

Leave a Comment