Fenomena Sumbangang Di SMP N 2 Geger, Kabit SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Sebut Wagio Kurang Ajar

Layar Independen

Madiun, 21 November 2018

Dugaan tentang adanya pungutan liar (Pungli) di Sekolah Menengah Pertama Negri ( SMP N) 2 Geger kini semakin simpang siur. Pasalnya antara pihak sekolah dan komite saling lempar.
Suwarno, S.pd.M.Or Pelakasana tugas (Plt), SMP N 2 Geger menerangkan bahwa yang terjadi itu sebenarnya bukanlah penarikan iyuran atau bantuan dari orang tua murid melainkan sumbangan dari wali murid, sebagai pelaksan tugas sebenarnya saya tidak berhak untuk memberi keterangan ini, namun demi terciptanya suasana disekolah yang aman dan agar tidak gaduh, kemarin antara kepala sekolah yang baru saja pensiun, komite dan Wagio sudah kita ketemukan. Dan tentang adanya sumbangan dibenarkan oleh ketua komite.

Suwarno, S.pd, M.Or Plt SMP N 2 Geger

“Antara Kepala Sekolah yang baru saja pensiun, Ketua Komite dan Wagio sudah kita ketemukan untuk membahas tentang adanya sumbangan tersebut” kata Suarno, S.Pd, M.Or, selain itu pelaksan tugas SMP N 2 Geger juga menjelaskan bahwa jumlah siswa keseluruan mencapai 478 siswa dan semua siswa belum bayar.
“Tidak semua dari siswa sekolah sudah membayar, dan hasil dari sumbangan yang jelas dibuat untuk membuat taman yang ada disekolah, membeli 10 unit komputer dan untuk membayar guru ngaji, dan kalau untuk ambil foto komputer sebelum ada ijin dari komite saya tidak berani menunjukkan” tutur Suwarno, S.Pd, M.Or.

Nur Hasanudin, S.Ag Guru Agana SMP N 2 Geger

Sementara itu masih ditempat yang sama Nur Hasanudin, S.Ag salah satu guru Agama juga membenarkan kalau dari salah satu guru agama yang mengajar di biayai dari komite menggunakan uaang sumbangan.
“Jumlah Guru Agama ada enam dan hanya satu yang dibiayai oleh komite, mereka mengajar selam satu bulan ada delapan kali pertemuan” terang Nur Hasanudin, S.Ag.
Sedangkan ditempat terpisah Woyo selaku Ketua Komite SMP N 2 Geger, mengatakan kalau dirinya sudah lama menjadi ketua komite di sekolah tersebut, sumbangan diadakan  karena demi kepentingan murid itu sendari, semisal seperti pembuatan musolah yang berguna untuk mendidik moral anak, leptop di gunakan untuk menunjang pendidikan, sumbangan yang ada tidak memaksa walau pada dasarnya besaran nominal pernah muncul dan dibahas antara komite dan wali murid.

Woyo Komite Sekolahan SMP N 2 Geger

“Sumbangan diadakan melihat kepentingan murid yang tidak bisa dibiayai oleh bos” kata Woyo, selain itu ketua komite juga menjelaskan bahwa sumbangan yang di dapat dari orang tua murid jumlahnya tidak bisa seratus persen dari harga leptop dan uangnya juga dimasukan ke rekening bersama.
“Uang yang ada kita masukan rekening bersama antara komite dan sekolahan, dan yang saya heran kenapa waktu Kepala Sekolah masih aktif tidak ditanyakan itu, dan seingat saya ini tidak terjadi di SMP N 2 Geger saja” cetus Woyo.
Prapto Purnomo, M.Pd Kepala Bidang (Kabit) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengatakan bahwa, kemelut yang ada di SMP N 2 Geger itu yang kurang ajar adalah Wagio yang juga guru disitu, padahal sudah jelas dalam aturannya bahwa komite untuk menggalang sumbangan diperbolehkan, dalam aturan Pemendikbut Nomor 75 Tahun 2016.
“Sumbangan yang digalang komite itu diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan” terang Prapto Purnomo, M.Pd, bahkan menurut Prapto Purnomo, M.Pd uang yang dibayarkan ke sekolah itu cuma sekedar titipan, karena komite sekolah tidak setiap hari berada disekolah dan kalau memang ada kelebihan itu tugas media dan LSM untuk mengontrol agar tidak terjadi pungli. Walau ada bantuan dari pemerintah untuk sarana pendidikan seperti, BOS, DAK, KIP, namun tidak semua bisa di biayai.
” uang yang dibayarkan kesekolah itu cuma sekedar titipan karena komite tidak setiap hari di sekolah” kelah Prapto Purnomo, M.Pd.
Dengan adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang di sahkan oleh  Presiden Ir. Joko Widodo (Jokiwi). Berdasarkan Perpres ini, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah.
Sementara jenis Pungli di sekolah yang terindikasi pungli dan bisa dilaporkan satgas pungli, sebagai berikut.
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS. memungli ke wali murid. (Dd/Red)

Leave a Comment