Pemilik Bangunan Liar Di Brangkal Dapat SP 3

Layar Independen

Madiun, 17 September 2018

 

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur layangkan surat peringatan yang ke 3 (tiga) kali-nya kepada pemilik bangunan liar (bangli), yang berada di sepadan Saluran Primer Brangkal Kabupaten Madiun, dengan Nomor Surat : 503.593/ 18904/104.5/2018, adapun bunyi surat tersebut sebagai berikut.

Ruse Rante Padamme Kepala Bidang Manfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Menindak lanjuti surat peringatan II tanggal 27 september 2018 dan hasil peninjauan petugas kami di lapangan Saudara mendirikan bangunan diatas sepadan Saluran Primer Brangkal (Di Brangkal) sehingga menghalangi petugas kami melaksanakan normalisasi dan melanggar peraturan perundang – undangan sebagai berikut :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.
2. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Jaringan Irigrasi;
3. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Pasal 17 Mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi atministrasi berupa pembongkaran bangunan.
Pasal 18 Mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa ijin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigrasi. Pasal 51 huruf g : Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigrasi dilarang menghalangi  atau merintangi kelancaran air dengan cara apapun; Pasal 52 huruf b; Tanpa ijin Gubernur  dilarang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas maupun melintas saluran irigrasi.

Bekti Ari Nugroho, S.Pd Kepala Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Saudara diminta untuk segera melakukan pembongkaran bangunan yang saudara dirikan tanpa ijin dalam wakat 5 (lima) hari setelah menerima surat peringatan ini, dan mengembalikan keadaan tanah seperti semula, jika tidak di bongkar maka Tim kami akan melakukan pembongkaran bangunan yang saudara dirikan, dan seluruh biaya akan dibebankan pada saudara.
Demikian untuk dijadikan perhatian.
Sementara itu, Ruse Rante Padamme Kepala Bidang (Kabid) Fanfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, menerangkan bahwa yang mendirikan bangunan liar (bangli) di sepadan irigrasi tersier, hari ini tadi mendapat surat peringatan yang ketiga.

Penyerahan Sp 3 dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Saya Air Provinsi Bangunan Liar Yang Berada Di Saluran Tersier Branglal Kecamaran Geger Madiun

” pemilik bangunan kita kasih waktu 5 (lima) hari, bila dalam waktu yang di tentukan pihak pemilik bangunan liar tidak juga melakukan pembongkaran maka kita yang akan melakukan pembongkaran” kata Ruse Rante Padamme.

Bekti Ari Nugroho, S.Pd, Kepala Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, mengatakan bahwa dirinya selaku pemangku jabatan, sangat menghormati proses hukum. Dan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah sekalipun ada surat atau pemberitaun tentang penggunaan bangunan yang berada di sepadan aliran tersier di brangkal.
“Saya tidak pernah memberikan ijin dan tidak pernah dimintai ijin, jadi saya sangat menghormati hukum yang berlaku” kata Bekti Ari Nugroho, S.Pd. (Dp/Red)

Leave a Comment