Dewan Pers Sebut Ada 43 Media Abal – Abal Dalam Suratnya

Politik

Layar Independen

Madiun, 28 Juni 2018

Yosep Adi Prasetyo Ketua Umum Dewan Pers (DP), membuat surat yang ditujukan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, dan terakhir kepada Para Pemimpin Perusahaan. Tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandangani di Jakarta dengan Nomor : 371/DP/K/VII/2018 perihal : protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers.


Terlampir : Pernyataan Pers Dewan Pers Terkait Meninggalnya Muhamad Yusuf.
Dalam surat tersebut sudah jelas terlampirnya, namun dalam isi surat itu bukannya membahas terkait kematian Almarhum Muhamad Yusuf wartawan yang meninggal dan berasal dari Kotabaru Kalimantan Selatan. Melainkan surat itu berisi “perintah” kepada petinggi-petinggi negara yang disebut di atas, untuk tidak melayani dan tidak memberi ruang gerak kepada organisasi pers (disebut dalam surat) yakni PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO), Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK), dan lain-lain.


Dengan alasan Dewan Pers tidak mengenal mereka dan menyebutkan bahwa upaya dan langkah-langkah audiensi dan lobi-lobi terhadap kematian wartawan Muhamad Yusuf di Kotabaru, Kalimantan Selatan adalah penunggang gelap dan tidak perlu diberi panggung. Bukan cuma itu saja namun di surat itu juga jelas disebutkan bahwa ada 43 ribu media abal – abal di Indonesia.
Kemudian, setelah menyebut secara gamblang nama-nama organisasi yang tidak dikenal Dewan Pers, dalam surat itu, Yosep Adi Prasetyo sebagai penanda tangan surat membuat tembusan suratnya kepada Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ketua Persatuan Siaran Radio Swasta Nasional Indonesia (PSRSNI), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), dan terakhir kepada Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.


Rinaldo Pimpinan Redaksi Sinar Pagi Baru sebagai atasan dari almarhum Muhamad Yusuf, saat dimintai tanggapan terkait beredarnya surat Dewan Pers, melalui WhatsApp – nya, menjelaskan bahwa dirinya menilai surat yang beredar itu sangat memalukan jika benar keluar dari insititusi yang sifatnya nasional sekelas Dewan Pers. Isi surat itu sangat teknis dan tidak masuk akal menunjukkan kelas orang yang berintelektual sebagai institusi nasional dan seorang insan pelindung kebebasan pers.
Terlepas dari itu, agar organisasi-organisasi masyarakat khususnya kepada kawan-kawan organisasi pers, jangan sampai terjadi benturan. Karena ada dugaan Dewan Pers, jika melihat surat yang beredar itu, berniat akan mengadu domba antar organisasi.
“Bukan tanpa alasan, pasalnya surat itu jelas menyebut nama organisasi secara terang-terangan dan menciptakan pro dan kontra antara organisasi yang disebut dalam surat dengan organisasi yang disebut dalam tembusan surat, semoga saya salah dalam menilai surat itu dan saya berharap surat seperti itu tidak pernah ada di dunia ini atau hanya hoax” harap Rinaldo.
Hance Mandagi Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) mengatakan bahwa, Pembinaan terhadap media itu bukan tugas Dewan Pers, tetapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui jaringan organisasi pers. Apapun itu 43 ribu media yang berbadan hukum adalah UKM di bidang media. Jadi memiliki hak yang sama degang UKM lain, yang dapat fasilitas dari pemerintah. Kalau ada kelemahan dan kekurangannya seharusnha 43 ribu media itu diberi penguatan. Karena ada ratusan ribu wartawan di dalamnya yang mencari nafkah.
“Emang Dewan Pers ngerti soal kondisi ini? Pemerintah pusing ciptakan lapangan kerja eh dia malah membumi hanguskan media” cetus Hance Mandagi. Masih menurut keterangan Hance Mandagi, dengan adanya surat itu intinya dia (Dewan Pers) membuat pengakuan resmi bahwa pers bisa dikenakan pidana. Dan dirinya (Hance Mandagi) juga yakin bahwa Dewan Pers akan jatuh lewat surat yang Dewan Pers buat buat sendiri. 43 ribu media yang dianggap abal – abal adalah perusahaan pers yang berbadan hukum yang wajib mendapat perhatian pemerintah. Ini merupakan potensi penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau sekarang dianggap ilegal maka hukum yg akan berbicara. Ini yang saya tunggu – tunggu.
“Kita gak perlu lagi cari bukti dan dia sendiri mengirim bukti buat kita. Serius saya gembira sekali degan surat ini. Responnya menandakan kita diperhitungkan.” Imbuh Hance Mandagi.
Selain itu Hance Mandagi juga meminta untuk membaca surat itu dengan secara baik – baik, karena menurut Hance Mandagi surat itu merupakan sertifikat gratis dari Dewan Pers. Pasalnya, secara tidak langsung bagi organisasi pers yang disebut dalam surat itu. Secara tidak langsung telah diakui oleh Dewan Pers. Sebagai organisasi pers yang berjuang untuk memprotes Dewan Pers.
“Dan jika gerakan kita berhasil maka ada bukti pengakuan itu. Jujur saya malah senang, karena makin kebongkar kesewenangan Dewan Pers. Bersama seluruh organisasi pers, kita akan laporkan pidana. Kita jadikan surat mereka ini sebagai senjata makan tuan” terang Hance Mandagi. (Dp/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *